Upaya Batalkan Kebijakan Tarif Trump Kandas di Senat AS
Jakarta, IDN Times - Senat Amerika Serikat (AS) menolak upaya membatalkan tarif yang diterapkan Presiden Donald Trump, setelah pemungutan suara yang berakhir seri 49-49 pada Rabu (30/4/2025).
Tiga senator dari Partai Republik yaitu Rand Paul (Kentucky), Susan Collins (Maine), dan Lisa Murkowski (Alaska) bergabung dengan Partai Demokrat mendukung resolusi pembatalan tersebut. Kegagalan resolusi karena ketidakhadiran dua senator pendukungnya, Sheldon Whitehouse (Demokrat-Rhode Island) dan Mitch McConnell (Republik-Kentucky).
Resolusi ini bertujuan menghentikan status darurat nasional yang menjadi dasar Trump mengenakan tarif tersebut. Meski Trump telah mengumumkan penundaan tarif selama 90 hari untuk kebanyakan negara, tarif tinggi untuk China tetap dipertahankan.
Melansir Al Jazeera, pemungutan suara ini terjadi pada hari yang sama saat Kementerian Perdagangan AS mengumumkan pertumbuhan ekonomi menyusut 0,3 persen di kuartal pertama 2025. Data ini menandai kontraksi ekonomi pertama AS dalam tiga tahun terakhir.
1. Wapres AS turun tangan batalkan resolusi
Hasil pemungutan suara menunjukkan keretakan dalam Partai Republik yang seharusnya menguasai Senat dengan mayoritas 53-47. Sebenarnya resolusi ini hanya membutuhkan mayoritas sederhana agar dapat diloloskan.
Senator Ron Wyden, Demokrat dari Oregon, menyampaikan kritik sebelum pemungutan suara.
"Senat AS tidak bisa menjadi penonton pasif dalam kekacauan tarif ini. Kongres memiliki kekuasaan untuk menetapkan tarif dan mengatur perdagangan global. Penyebab utama perlambatan ekonomi ini tanpa diragukan adalah kebijakan tarif global Donald Trump yang tidak masuk akal," ujar Wyden, dilansir NYT.
Setelah resolusi gagal, pemimpin Republik langsung mengadakan pemungutan suara kedua untuk menggagalkan resolusi secara permanen. Wakil Presiden JD Vance turun langsung ke Capitol Hill memberikan suara penentu dalam voting kedua yang berakhir 50-49. Tindakan ini secara resmi mengakhiri upaya tersebut, dilansir Politico.
Beberapa minggu sebelumnya, Senat telah menyetujui resolusi serupa untuk memblokir tarif 25 persen pada impor Kanada dengan hasil 51-48. Namun resolusi itu terhenti di DPR AS akibat manuver pemimpin Republik yang menghambat pembahasannya.
2. Perpecahan di Senat AS
Resolusi tersebut sejak awal dianggap sebagai langkah simbolis karena sulit mendapat dukungan di DPR yang dikuasai Republik dan akan menghadapi veto presiden. Meski demikian, voting ini menunjukkan kekhawatiran di Capitol Hill terhadap dampak tarif bagi ekonomi AS.
Ketua DPR Mike Johnson menyatakan dukungannya pada kebijakan Trump.
"Presiden manapun memiliki ruang gerak yang luas untuk menangani masalah perdagangan, seperti yang dilakukan Presiden Trump saat ini. Menurut saya Kongres seharusnya tidak mencampuri dan menghalangi ini," kata Johnson.
Senator Rand Paul menyebut pemungutan suara ini lebih sebagai sarana membuka diskusi. Menurutnya, banyak senator Republik sebenarnya khawatir tentang dampak tarif Trump namun tidak berani mengutarakannya di publik.
Trump menanggapi data penurunan ekonomi dengan meminta publik untuk bersabar. Presiden AS itu telah berusaha menenangkan kekhawatiran publik tentang risiko resesi akibat kebijakan perdagangannya.
3. Perkembangan negosiasi tarif
Pejabat administrasi Trump mengklaim sudah mencapai kemajuan dalam negosiasi perdagangan dengan beberapa negara yang terkena tarif.
Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer melaporkan kepada kelompok Senator Republik bahwa banyak negara menghubunginya untuk bernegosiasi. Dia optimistis bisa menyelesaikan beberapa kesepakatan dalam waktu dekat.
Senator Mike Crapo, ketua Komite Keuangan Senat, meminta koleganya tidak menghalangi proses negosiasi yang sedang berjalan.
"Saya menghargai bahwa banyak dari kami telah mendengar kekhawatiran tentang dampak ekonomi dari tarif. Kami semua memantau masalah ini dan bekerja sama dengan pemerintah untuk meminimalkan dampaknya pada warga Amerika," jelas Crapo, dilansir Politico.
Senator Chuck Grassley dan Maria Cantwell mengusulkan jalan lain. Mereka mengajukan rancangan undang-undang yang membuat tarif otomatis berakhir dalam 60 hari jika tidak mendapat persetujuan khusus dari Kongres, dilansir CNBC.
