Dubes Myanmar di PBB: Kalau Tegas Hukum Junta, 800 Nyawa Bisa Selamat
Duta besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun membuat salam tiga jari di akhir pidatonya di hadapan Majelis Umum memohon tindakan internasional melawan kudeta militer di negaranya dalam foto yang diambil dari rekaman video, di kawasan Manhattan, Kota New York, New York, Amerika Serikat, Jumat (26/2/2021). ANTARA FOTO/United Nations TV/Handout via REUTERS
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menentang kudeta, Kyaw Moe Tun, menyerukan langkah kolektif yang efektif terhadap junta militer menjelang pertemuan Dewan Keamanan (DK).
Sejak junta militer merebut kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari 2021, bentrokan antara masyarakat sipil dan aparat tak kunjung berhenti. Meski ratusan nyawa telah hilang, kecaman dari komunitas internasional belum mampu mendesak junta untuk mengakhiri agresivitasnya.
"Sangat mendesak bagi masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan kemanusiaan dan munculnya potensi krisis kemanusiaan regional," tulis Kyaw Moe Tun dalam sebuah surat kepada badan dunia tertanggal 28 Mei, dan diterbitkan pada Senin (14/6/2021).
"Langkah-langkah yang kuat, tegas, dan terpadu sangat penting dan dibutuhkan segera," ujar dia seperti dikutip dari The Straits Times.
Baca Juga: Tiongkok Tegaskan Dukung Junta Militer Myanmar Cari Solusinya Sendiri
1. Ratusan nyawa bisa selamat jika komunitas internasional bersikap lebih tegas
Pendemo memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerAsosiasi pemantau setempat melaporkan, lebih dari 850 warga Myanmar meninggal dunia dan lebih dari 4.900 orang ditangkap. Belakangan ini, konsentrasi junta beralih ke daerah perbatasan, untuk menumpas etnis pemberontak yang menentang kudeta.
Menurut Kyaw Moe Tun, yang bersikukuh tetap bertugas di PBB sekalipun telah ditanggalkan oleh junta, nyawa ratusan warga sipil bisa selamat jika komunitas internasional bersikap lebih tegas.
"Jika komunitas internasional, termasuk PBB, telah mengambil tindakan tegas dan tepat waktu terhadap militer, itu akan mencegah hilangnya lebih dari 800 nyawa tak berdosa," tulisnya.
Kyaw Moe Tun juga menilai, secara tidak langsung pasifnya masyarakat internasional berarti membantu junta dalam melanggengkan kekuasaan dan kekerasan.
“Kurangnya tindakan seperti itu oleh masyarakat internasional akan semakin mendorong militer untuk terus melakukan tindakan tidak manusiawi dan brutal terhadap warga sipil, dan akan mengakibatkan terus hilangnya nyawa warga sipil tak berdosa di Myanmar,” tambah dia.
2. Dewan Keamanan PBB akan gelar pertemuan tertutup
instagram.com/unitednationsTiongkok telah berulang kali mencegah DK PBB untuk melahirkan resolusi yang mengecam Myanmar, termasuk embargo senjata dan ekonomi. Sejumlah diplomat mengabarkan bahwa DK PBB akan mengadakan pertemuan tertutup pada Jumat (18/6/2021), untuk membahas upaya mediasi junta dengan ASEAN.
Dewan diagendakan mendengar presentasi Erywan Pehin Yusof, Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam, salah satu dari dua utusan ASEAN yang menemui pemimpin junta Min Aung Hlaing awal bulan ini.
Sayangnya, Erywan tidak dapat bertemu dengan anggota pemerintahan bayangan yang terdiri dari mantan anggota parlemen dan kebanyakan anggoat Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD). Mereka telah mendeklarasikan diri sebagai National Unity Government (NUG), entitas politik yang disebut oleh junta sebagai teroris karena mendalangi sejumlah bom dan serangan.
3. ASEAN dan Majelis Umum PBB seolah bertemu jalan buntu untuk isu Myanmar
Demonstran memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Jumat (19/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerPertemuan terakhir DK PBB yang membahas Myanmar terjadi pada 30 April 2021. Dalam sebuah pernyataan konsensus, 15 anggota dewan menyerukan diakhirinya kekerasan yang menargetkan warga sipil, sebuah tekanan yang juga didorong oleh ASEAN.
ASEAN juga menyerukan penunjukan utusan khusus sebagai penyambung komunikasi antara pihak-pihak terkait. Tetapi, hingga hari ini, belum ada kesepakatan soal siapa sosok yang tepat mengisi posisi tersebut.
Pada hari Jumat, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener juga akan membagikan informasi setelah lawatannya ke Asia Tenggara. Sayangnya, dia belum bisa mengunjungi Myanmar karena dilarang junta.
Majelis Umum PBB saat ini berada di jalan buntu atas resolusi yang diusulkan oleh Liechtenstein, yang menyerukan embargo senjata pada kepemimpinan militer.
Baca Juga: Menlu Retno Ungkap Kriteria Ideal Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar
Topik:
Berita Terkini Lainnya
