Warga Palestina Gugat Pemerintah Kanada atas Keterlambatan Visa
- 53 pengungsi Gaza menggugat pemerintah Kanada karena keterlambatan pemrosesan visa khusus.
- Program visa memiliki batas waktu hingga April 2025, dengan syarat dukungan finansial dari keluarga Kanada.
- Pengacara dan keluarga penggugat mengkritik ketidakjelasan program serta kondisi krisis kemanusiaan di Gaza.
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 53 warga Palestina dari Gaza menggugat pemerintah Kanada di Pengadilan Federal pada 6 Februari 2024. Gugatan ini menyangkut masalah keterlambatan pemrosesan visa khusus yang seharusnya membantu mereka mengungsi ke Kanada selama perang berlangsung.
Setengah dari penggugat merupakan anak-anak, termasuk seorang bayi berusia tujuh bulan. Mereka telah mengajukan permohonan visa pada bulan pertama program ini diluncurkan, Januari 2024. Program ini menawarkan izin tinggal sementara hingga tiga tahun bagi warga Gaza yang memiliki keluarga di Kanada.
Para penggugat belum menerima kode referensi yang diperlukan agar bisa melanjutkan proses aplikasi ke tahap berikutnya. Keterlambatan ini membuat mereka tetap terjebak di Gaza yang sedang dilanda perang dan krisis kemanusiaan berat.
1. Dampak keterlambatan proses terhadap pengungsi Gaza
Program visa khusus Gaza memiliki batas waktu hingga 22 April 2025 atau setelah mencapai 5 ribu permohonan. Departemen Imigrasi, Pengungsi, dan Kewarganegaraan Kanada (IRCC) melaporkan telah menerima 4.873 pendaftar per 28 Januari 2025, sehingga hanya tersedia sedikit kuota tersisa.
Keluarga Kanada harus menyatakan kesanggupan mendukung finansial kerabat mereka dari Gaza sebelum mengajukan permohonan. Program ini juga mensyaratkan adanya hubungan keluarga antara warga Kanada dan pengungsi Gaza yang akan mereka tampung.
IRCC mencatat 1.093 warga Gaza telah mendapat persetujuan masuk ke Kanada, meski mereka keluar dari Gaza tanpa bantuan otoritas Kanada. Dari jumlah tersebut, 645 orang sudah tiba di Kanada.
Pengacara Hana Marku dari firma hukum Marku and Lee mengkritik ketidakjelasan program ini.
"Pemerintah Kanada tidak jelas dalam membagikan kode referensi dan tidak transparan dalam prosesnya. Ini menyiksa perasaan keluarga di Kanada yang sudah berkomitmen secara finansial," tuturnya, dilansir Al Jazeera.
2. Situasi darurat di Gaza
Melansir Middle East Eye, semua penggugat telah kehilangan rumah akibat serangan udara Israel. Mereka menghadapi ancaman keselamatan setiap hari, kelaparan, dan kesulitan mendapatkan perawatan medis. Konflik yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah menewaskan 48.319 warga Palestina.
Media Pemerintah Gaza memperkirakan jumlah korban tewas bisa mencapai 61.709 orang, termasuk mereka yang masih tertimbun reruntuhan bangunan. Gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas memberikan jeda dari pengeboman, namun Gaza masih mengalami krisis kemanusiaan parah.
Para pengungsi Gaza menghadapi kelangkaan makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air bersih mengalami kerusakan berat akibat serangan berkelanjutan.
"Program visa ini seperti sengaja dibuat rumit dan tidak efektif. Pemerintah terlihat tidak serius membantu evakuasi warga Gaza. Sistem mereka berantakan dan membingungkan," kata salah satu keluarga penggugat yang meminta namanya dirahasiakan.
3. Proses hukum dan harapan penyelesaian
Pemerintah Kanada memiliki waktu 30 hari sejak 6 Februari untuk merespons gugatan. Tim pengacara berharap Pengadilan Federal Kanada akan menyetujui argumen mereka secara cepat mengingat situasi darurat di Gaza yang genting.
IRCC menyatakan sedang meninjau pengajuan tahap pertama. Waktu pemrosesan bervariasi tergantung masing-masing kasus. Pihak imigrasi juga menjelaskan pergerakan keluar dari Gaza masih sangat menantang karena faktor di luar kendali Kanada.
Program ini mendapat kritik sejak awal peluncurannya karena proses yang membingungkan. Formulir aplikasi dinilai mengandung pertanyaan yang terlalu invasif, termasuk soal bekas luka atau cedera yang membutuhkan perawatan medis.
Para pengacara kini berlomba dengan waktu sebelum program ditutup pada April mendatang.
"Lebih baik pengajuan mereka langsung ditolak daripada dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Sangat tidak manusiawi membuat orang-orang terkatung-katung dalam situasi darurat seperti ini," kata Marku.
