Zelenskyy Tuding Rusia Manipulasi Gencatan Senjata di Laut Hitam
Jakarta, IDN Times - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, pada Selasa (25/3/2025), menuding Rusia memanipulasi persetujuan gencatan senjata di Laut Hitam. Ia menyebut, Rusia berusaha mengubah perjanjian tersebut untuk kepentingannya.
"Kami melihat bagaimana Rusia sudah mulai memanipulasi. Mereka berusaha untuk mengubah kesepakatan dan menipu mediator kami dan seluruh negara di dunia," terang Zelenskyy, dikutip The Kyiv Independent.
Pekan ini, Amerika Serikat (AS) sudah mengadakan dialog terpisah dengan Rusia dan Ukraina di Arab Saudi. Dialog tersebut membahas soal kelanjutan koridor gandum untuk mengamankan ekspor dari Ukraina di Laut Hitam.
1. Klaim Rusia setujui gencatan senjata di Laut Hitam dengan syarat
Zelenskyy menyebut, Rusia sudah meminta sesuatu sebagai balasan atas persetujuan gencatan senjata di Laut Hitam. Ia mengklaim Rusia kembali berbohong.
"Terdapat pernyataan jelas yang dipublikasikan oleh AS. Semua dapat melihat apa yang mereka katakan. Sesuatu menunjukkan bahwa Kremlin berbohong lagi dan mereka meminta gencatan senjata ini dilakukan atas imbalan pengurangan sanksi. Moskow selalu berbohong," tuturnya.
Sementara itu, Rusia menginginkan negara-negara Barat menangguhkan sanksi kepada produksi dan ekspor produk pangannya. Selain itu, Rusia meminta kapal komersial di Laut Hitam harus menjalani proses inspeksi.
Sebelumnya, Ukraina sudah menyetujui proposal gencatan senjata yang ditawarkan AS selama 30 hari, tapi langkah itu ditolak Rusia. Moskow justru menawarkan gencatan senjata di sektor energi.
2. Rusia-Ukraina setujui kepastian keamanan navigasi di Laut Hitam
AS mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina sudah menyetujui kepastian keamanan navigasi di Laut Hitam. Mereka juga setuju mencegah penggunaan kapal komersial untuk kepentingan militer di perairan tersebut.
"Sesuai perintah dari Presiden AS, Donald Trump, bahwa pembunuhan dari kedua belah pihak harus dihentikan sebagai langkah krusial dalam mewujudkan perdamaian. Maka, AS akan melanjutkan dalam memfasilitasi negosiasi antara Rusia dan Ukraina," terangnya, dilansir The Moscow Times.
Dengan kebijakan ini, AS sudah berjanji untuk mengembalikan Rusia dalam sistem pembayaran SWIFT. Kebijakan ini akan membantu Rusia dalam memasarkan produk pertanian dan ekspor pupuknya.
Selama ini, AS tidak pernah menjatuhkan sanksi kepada sektor pertanian Rusia. Namun, AS melarang Rusia menggunakan SWIFT yang menyulitkannya dalam transaksai internasiional
3. Rusia tolak kembalikan PLTN Zaporizhzhia
Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan bahwa PLTN Zaporhizhia tidak dapat diserahkan kepada Ukraina. Pihaknya mengklaim bahwa fasilitas tersebut sebenarnya dimiliki oleh Rusia.
"Pengembalian PLTN Zaporhizhia kepada Rusia adalah bentuk kepercayaan dalam beberapa waktu. Transfer ke PLTN Zaporizhzhia di bawah kendali Ukraina dan negara-negara lainnya tidak mungkin dilakukan," ungkapnya.
PLTN tersebut sudah terputus dari jaringan listrik Ukraina imbas serangan Rusia yang menyasar fasilitas energi. Sementara, Moskow tidak menghiraukan anjuran untuk menyerahkan kontrol dari fasilitas tersebut.
Di sisi lain, Ukraina terus mendesak Rusia untuk mengembalikan PLTN tersebut dan menolak klaim Rusia soal teritori Zaporizhzhia.
