Dirut Bulog Santai Ada Caleg yang Bagi-Bagi Beras ke Warga
Jakarta, IDN Times - Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi tidak menampik adanya politisi yang bagi-bagi beras kepada masyarakat. Menurut Bayu, hal itu tidaklah salah selama beras yang diperoleh politisi tersebut bukanlah beras subsidi yang ditujukan untuk masyarakat membutuhkan.
Bulog, kata Bayu, sudah memiliki hitungan dari awal tahun terkait kecukupan stok untuk bantuan pangan hingga untuk beras program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP).
"Itu semua sudah terencana, gak masalah, tapi kalau misalnya ada isu politisi beli beras ini kemudian dia bagikan buat bansosnya dia, toh dibagi kan, masyarakat sudah menerima dari caleg X dan mereka gak perlu beli lagi, perputaran suplainya kan ada," tutur Bayu dalam program Real Talk with Uni Lubis, Editor in Chief IDN Times, Selasa (13/2/2024).
1. Politisi beli beras Bulog yang komersial
Rak beras di Superindo (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko) Bulog sendiri punya tiga strategi terkait distribusi stok beras yang ada di gudang-gudangnya. Pertama lewat bantuan pangan, kedua ada beras subsidi yang masuk dalam program SPHP, dan ketiga ada beras komersial di ritel-ritel modern dengan harga yang ditetapkan tanpa subsidi.
Menurut Bayu, politisi yang bagi-bagi beras untuk bantuan sosial atas nama pribadinya membeli beras bulog komersial.
"Politisi beli yang komersial. Harganya komersial walaupun komersialnya Bulog itu karena harga pokok dari impor lebih murah dibandingkan kondisi sekarang maka dia bisa beli lebih murah dibandingkan pasar, tapi gak jauh beda, in par dengan harga pasar," ujar Bayu.
2. Bantuan pangan beras dihentikan jelang pemilu
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi saat memantau pasokan beras SPHP di Robinson Mart, Ciplaz, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024). (IDN Times/Vadhia Lidyana) Sebelumnya diberitakan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Perum Bulog menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras di seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini dilakukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kami sampaikan agar Perum Bulog menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada tanggal 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah,” tulis surat Bapanas kepada Perum Bulog yang diterima IDN Times, Rabu (7/2/2024).
3. Bantuan pangan beras dilanjutkan setelah pemilu
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi. (IDN Times/Vadhia Lidyana) Setelah dihentikan selama sepekan, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi memastikan bantuan pangan beras akan disalurkan kembali pada Kamis (15/2/2024). Saat ini, penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sampai pada hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2/2024).
“Mulai tanggal 15 Februari kita mulai lagi bantuan pangan, plus SPHP, semua kita kerjain,” kata Arief saat meninjau stok beras SPHP Bulog di Robinson Mart, Ciplaz, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).
Arief mengatakan, bantuan pangan memang harus disalurkan kembali, karena beras di gudang Bulog juga tak bisa disimpan terlalu lama.
“Pokoknya keluar-masuk, keluar-masuk, karena kan gak bisa disimpan lama-lama jadi dynamic,” ujar Arief.
