Menguji Kualitas Pertumbuhan Ekonomi di 2 Tahun Pemerintahan Prabowo

Direktur Riset Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dua tahun terakhir belum sepenuhnya diikuti perbaikan kualitas ekonomi.

"Ekonomi Indonesia tetap tumbuh selama dua tahun ini, tetapi kualitasnya belum sepenuhnya membaik," kata Akhmad, dikutip Kamis (15/10/2026).

Salah satu persoalan yang disorot adalah tingginya proporsi pekerja informal. Hampir enam dari setiap 10 pekerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal, yang umumnya memiliki pendapatan tidak tetap dan akses perlindungan sosial terbatas.

"Persoalannya, pertumbuhan itu belum mampu menyelesaikan masalah pekerja informal. Hampir enam dari sepuluh pekerja masih berada di sektor informal, dengan pendapatan yang tidak tetap dan perlindungan sosial yang terbatas," ujarnya.

Tingginya jumlah pekerja informal menjadi tantangan karena pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan pekerjaan dengan pendapatan stabil dan perlindungan memadai. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga ketika menghadapi kenaikan harga maupun tekanan biaya hidup.

Selain kualitas pekerjaan, tekanan terhadap daya beli masyarakat juga menjadi perhatian. Akbar menilai kelas menengah menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari suku bunga yang tinggi, pelemahan rupiah, hingga kenaikan harga barang impor. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, terutama ketika kenaikan biaya hidup tidak diimbangi pertumbuhan pendapatan yang memadai.

Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, kemampuan masyarakat mempertahankan konsumsi perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

"Perlindungan terhadap daya beli kelas menengah menjadi penting di tengah tekanan ekonomi yang berlangsung," jelasnya.

Ia menekankan bahwa menjaga kemampuan belanja masyarakat bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan rumah tangga, melainkan juga dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Tekanan ekonomi juga dirasakan pekerja sektor formal. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat pada 2025. Hingga Agustus 2026, jumlah PHK yang tercatat telah mencapai sekitar 60 persen dari angka tahun sebelumnya.

Pelemahan rupiah turut meningkatkan biaya bahan baku impor bagi industri yang bergantung pada pasokan dari luar negeri. Kenaikan biaya produksi tersebut dapat mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah pekerja.

CORE Indonesia memperkirakan tekanan tersebut berkontribusi terhadap PHK sekitar 15.000 hingga 20.000 pekerja pada kuartal II-2026. Sektor yang terdampak terutama meliputi industri tekstil, alas kaki, elektronik, serta kimia dan farmasi. Akbar menilai angka PHK yang tercatat secara resmi berpotensi belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Sebab, sebagian perusahaan memilih tidak memperpanjang kontrak pekerja atau memangkas jam kerja untuk menekan biaya operasional.

"Dengan tekanan seperti ini, kebijakan perlu diarahkan untuk mencegah PHK sejak awal, antara lain melalui stimulus dan investasi di industri padat karya yang membuka pekerjaan formal," jelasnya.

Menurutnya, langkah pencegahan diperlukan agar tekanan terhadap dunia usaha tidak semakin meluas dan berujung pada penurunan pendapatan rumah tangga. Dukungan terhadap industri padat karya juga penting untuk memperluas kesempatan kerja formal dan menjaga keberlanjutan aktivitas produksi.

Di tengah tekanan itu, program prioritas menyerap anggaran besar, tetapi ukuran keberhasilannya belum jelas. Pada Makan Bergizi Gratis (MBG), anggaran dan target penerima sudah beberapa kali diubah, sementara biaya satuan dan data penerimanya belum dibuka. Dari sisi pelaksanaan, investigasi Badan Gizi Nasional sendiri menemukan pelanggaran SOP dan masalah sanitasi di dapur penyedia.

Adapun Koperasi Desa Merah Putih dibiayai kredit bank Himbara yang nilainya berpotensi mencapai Rp240 triliun dengan jaminan Dana Desa, DAU, dan DBH. Dengan risiko sebesar itu, keberhasilannya perlu diukur dari usaha koperasi yang benar-benar berjalan dan keuangannya yang sehat. Jumlah unit yang diresmikan belum menunjukkan hal itu.

Di tengah sorotan terhadap kualitas pekerjaan, tekanan industri, dan daya beli masyarakat, pemerintah memiliki pandangan berbeda mengenai kondisi konsumsi nasional. Pemerintah menilai anggapan bahwa daya beli masyarakat melemah tidak sepenuhnya sesuai dengan indikator ekonomi yang tersedia.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo mengatakan, perkembangan konsumsi masyarakat saat ini lebih mencerminkan pergeseran pola belanja daripada penurunan kemampuan belanja secara keseluruhan.

"Pertama bisa saya sampaikan, itu tidak betul kalau daya beli di Indonesia itu melemah, salah. Jadi daya beli tidak melemah, buktinya banyak, pertumbuhan di transportasi dan pertumbuhan yang terkait pariwisata," ujar Dradjad dalam konferensi pers di BPS, Senin (12/10/2026).

Menurutnya, aktivitas transportasi, pariwisata, hotel, dan restoran menjadi sejumlah indikator yang menunjukkan konsumsi masyarakat masih berlangsung. Peningkatan mobilitas, misalnya, dinilai turut mendorong pengeluaran masyarakat untuk perjalanan dan kegiatan wisata.

"Transportasi itu tinggi sekali, karena apa? Karena masyarakat kita rupanya sekarang banyak yang senang jalan-jalan. Dan konsumsi jalan-jalan itu tinggi sekali, restoran dan hotel juga. Turisme juga meningkat, pariwisata meningkat sekali," katanya.

Pemerintah juga menyoroti perkembangan transaksi pembayaran digital sebagai indikator aktivitas ekonomi masyarakat.

Dradjad menilai perubahan pola konsumsi masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam melihat kondisi daya beli. Menurutnya, masyarakat kini mulai mengalihkan pengeluaran ke jenis barang dan jasa lain, termasuk berbelanja melalui lokapasar (marketplace) dan platform daring.

Perubahan tersebut, kata dia, membuat penurunan penjualan pada sektor tertentu tidak serta-merta menunjukkan bahwa daya beli masyarakat secara keseluruhan melemah. Ia mencontohkan industri alas kaki, termasuk sepatu, yang belakangan mengeluhkan penurunan konsumsi.

"Jadi kalau tadinya itu kebanyakan mungkin dulu ada yang beli alas kaki, sepatu misalnya. Makanya kan ada keluhan terkait dengan konsumsi sepatu dan sebagainya. Ya, karena memang masyarakat banyak yang bergeser konsumsinya," kata Dradjad.

Selain perubahan pola belanja, pemerintah juga melihat peningkatan transaksi digital sebagai salah satu indikator aktivitas konsumsi masyarakat. Dradjad menyoroti pertumbuhan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang menurutnya menunjukkan tingginya aktivitas pembayaran.

"Bukti berikutnya, transaksi QRIS itu peningkatannya sampai di atas 100 persen. Ya, kalau transaksi QRIS meningkat drastis, itu kan nantinya memang banyak transaksi, banyak konsumsi. Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah," ujarnya.

Data Bank Indonesia menunjukkan volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi pada Agustus 2026, tumbuh 40,36 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ini sejalan dengan semakin luasnya penggunaan layanan pembayaran digital di masyarakat.

Pada periode yang sama, volume transaksi melalui internet banking tumbuh 15,12 persen secara tahunan, sedangkan mobile banking meningkat 47,08 persen. Adapun transaksi QRIS mencatatkan pertumbuhan sebesar 67,22 persen secara tahunan.

Meski demikian, peningkatan transaksi digital perlu dilihat bersama indikator ekonomi lainnya untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai daya beli masyarakat. Pertumbuhan transaksi menunjukkan meningkatnya aktivitas pembayaran, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan perubahan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.