Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

10 Mahasiswa Pengkritik Jokowi Ditangkap hingga Fakta Baru Formula E

Aparat kepolisian mengamankan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo pada aksi membentangkan poster untuk Presiden RI Joko Widodo, Senin (13/9/2021). (dok. BEM UNS)
Aparat kepolisian mengamankan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo pada aksi membentangkan poster untuk Presiden RI Joko Widodo, Senin (13/9/2021). (dok. BEM UNS)

Jakarta, IDN Times - Sebanyak 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo ditangkap polisi saat menggelar aksi dengan membawa poster berisi kriitik terhadap Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Aksi dilakukan di sela kunjungan Jokowi ke Jawa Tengah, Senin (13/9/2021).

Sepanjang hari kemarin, pembaca IDN Times juga menyoroti fakta baru polemik penyelenggaraan Formula E. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata memiliki perjanjian terkait commitment fee Formula E yang harus dibayarkan hingga 5 tahun ke depan.

Ada juga soal karyawan BUMN, PT Kimia Farma, yang diduga tersangkut jaringan terorisme. Simak dalam #IndonesiaHariIni.

1. Mahasiswa yang ditangkap mengkritik Jokowi soal KPK

Isi poster dari aksi yang dilakukan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Senin (13/9/2021). (dok. BEM UNS)
Isi poster dari aksi yang dilakukan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Senin (13/9/2021). (dok. BEM UNS)

Sebanyak 10 mahasiswa UNS ditangkap polisi dari Polresta Surakarta lantaran beraksi membentangkan poster saat Presiden Joko "Jokowi" Widodo melintas di Jalan Ir Sutami, Kota Solo menuju ke kampus UNS. 

Poster tersebut diantaranya berbunyi "Pak tolong benahi KPK" dan "Tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu". Baca selengkapnya di sini.

2. Fakta baru Formula E: Anies wajib bayar commitment fee hingga 5 tahun

IDN Times/Teatrika Handiko Putri
IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Beredar surat laporan rencana kegiatan Formula E dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertanggal 15 Agustus 2021. Dalam surat itu dijelaskan DKI masih harus membayarkan commitment fee selama lima tahun berturut-turut. Dijabarkan pula nominalnya yang terus bertambah tiap tahun.

"Berdasarkan hasil kajian terhadap draf nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI dengan Formula E Limited terdapat kewajiban yang harus dibayar oleh Pemprov DKI berupa biaya komitmen selama 5 tahun berturut-turut," tulis surat itu. Bagaimana sesungguhnya? Simak di sini.

3. Pintu masuk RI makin diperketat

Ilustrasi Bandara Soetta (IDN Times/Lia Hutasoit)
Ilustrasi Bandara Soetta (IDN Times/Lia Hutasoit)

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah memperketat pintu masuk Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19, seperti Lambda, Mu dan C.1.2

Selain itu, Budi mengatakan proses karantina warga negara Indonesia maupun WNA yang masuk ke Indonesia juga harus didisiplinkan dan diperketat. Di mana saja? Lihat di tautan ini.

4. Lima titik banjir di Jakarta yang wajib diwaspadai

Ilustrasi Banjir Jakarta (IDN Times/Mardya Shakti)
Ilustrasi Banjir Jakarta (IDN Times/Mardya Shakti)

 Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut ada lima titik rawan genangan hingga banjir di wilayahnya yang perlu diantisipasi dan waspadai. Satu di antaranya berada di kawasan Semanan, Kalideres.

Meski begitu, Pemkot Jakarta Barat sudah melakukan antisipasi di kawasan Semanan dengan membuat embung. Selengkapnya baca di sini.

5. Kimia Farma nonaktifkan karyawan yang diduga teroris

Suasana saat penundaan pelaksanaan vaksinasi individu di Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, Senin (12/7/2021). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Suasana saat penundaan pelaksanaan vaksinasi individu di Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, Senin (12/7/2021). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

PT Kimia Farma Tbk. membenarkan salah satu karyawan mereka berinisial S merupakan terduga teroris dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI). Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk. Verdi Budidarmo mengatakan bahwa untuk status karyawan S yang ditangkap tersebut sudah dinonaktifkan.

"Saat ini Perusahaan sudah memberlakukan skorsing dan pembebasan tugas sementara waktu selama menjalani pemeriksaan oleh pihak yang berwajib terhitung sejak 10 September 2021," kata Verdi. Selengkapnya ada di sini.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Umi Kalsum
EditorUmi Kalsum
Follow Us

Latest in News

See More

Penulisan Ulang Sejarah Mei 1998 Berpotensi Memanipulasi Kebenaran

16 Okt 2025, 02:02 WIBNews