2 Korporasi Kasus CPO Tunda Bayar Uang Pengganti Rp4,4 Triliun
- Dua korporasi minta tunda bayar uang pengganti Rp4,4 triliun terkait kasus CPO.
- Korps Adhyaksa terima penyerahan Rp13,2 triliun dari tiga grup korporasi.
- Uang diserahkan ke Kemenkeu untuk pulihkan kerugian negara.
Jakarta, IDN Times - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap, masih ada dua korporasi yang masih meminta tunda pembayaran uang pengganti (UP) sebesar Rp4,4 triliun. Uang pengganti tersebut berkaitan dengan kasus pemberian fasilitas ekspor CPO dengan kerugian negara mencapai Rp17,7 triliun.
Sejauh ini, korps Adhyaksa baru menerima penyerahan dari tiga grup korporasi mulai dari Musim Mas, Wilmar dan Permata Hijau sebesar Rp13,2 triliun. Runciannya, Wilmar Group Rp 11,88 triliun; Permata Hijau Group Rp1,86 miliar; dan Musim Mas Group Rp 1,8 triliun.
"Total kerugian perekonomian negara itu Rp 17 triliun dan hari ini kami akan serahkan sebesar Rp13,255 triliun," ujar Burhanuddin di Kejagung, Senin (20/10/2025).
Dua grup korporasi ini telah mengajukan penundaan untuk melunasi yang pengganti tersebut. Hal tersebut kemudian disetujui Kejaksaan RI dengan syarat penyerahan lahan sawit dari perusahaan.
"Dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan kepada kami ya kelapa sawit, jadi kebun sawitnya, perusahaannya adalah menjadi tanggungan kami untuk yang Rp4,4 triliun," katanya.
Di samping itu, Burhanuddin menyatakan uang belasan triliun ini diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar bisa dikelola untuk memulihkan kerugian negara.
"Barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada kemenkeu dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara dan, kemarin kami telah melakukan eksekusinya, tinggal kami secara hari ini akan kami serahkan keseluruhannya," ujar Burhanuddin.
