20 Tahun Tak Naik, Komisi C DPRD DKI Usul Tarif Ragunan Naik Rp10 Ribu
- Komisi C DPRD DKI Jakarta dan pengelola Ragunan mengkaji kenaikan tiket dari Rp4.000 dewasa dan Rp3.000 anak menjadi Rp10.000, setelah tarif tidak berubah selama 20 tahun.
- Penyesuaian tarif ditujukan untuk meningkatkan fasilitas dan layanan, terutama keamanan kandang, menyusul insiden anak terjatuh ke kandang gajah pada Mei 2026.
- Operasional Ragunan membutuhkan sekitar Rp160 miliar per tahun, sementara pendapatan mandiri Rp30 miliar; kenaikan tarif diharapkan mengurangi subsidi APBD yang mencapai 70 persen.
Jakarta, IDN Times - Komisi C DPRD DKI Jakarta dan pengelola Ragunan sepakat akan menaikan tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan (TMR) dari tarif Rp4 ribu untuk dewasa dan Rp3 ribu untuk anak-anak menjadi Rp10 ribu.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, mengungkapkan, rencana penyesuaian tarif diambil demi meningkatkan fasilitas dan layanan di area Ragunan. Dimaz menyebut, tarif Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak dirasa kurang relevan dengan pendapatan warga Jakarta saat ini.
“Tarif Ragunan ini sudah 20 tahun tidak pernah naik. Sementara, kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat Jakarta terus meningkat,” ujar Dimaz dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).
1. Tarif masih ramah kantong
Potret Ragunan, Jakarta Selatan (IDN Times/Dini Suciatiningrum) Maka dari itu, Dimaz mengungkapkan, Komisi C DPRD DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif masuk Ragunan di angka Rp10 ribu Menurutnya, angka Rp10 ribu masih rasional dan ramah di kantong dibandingkan dengan beberapa destinasi wisata di Jakarta, seperti Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
“Tarif sekarang paling mahal Rp4 ribu. Rencana akan dinaikkan menjadi Rp10 ribu tetapi masih terus kami kaji perihal angka,” ucapnya.
2. Penyesuaian tarif membenahi berbagai sarana dan prasarana di Ragunan
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth saat kunjungan ke Ragunan, Kamis (4/9/2026). (Dok. DPRD DKI) Senada dengan Dimaz, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth menilai, penyesuaian tarif memang perlu dilakukan demi membenahi berbagai sarana dan prasarana di Ragunan.
Salah satu hal yang bisa ditingkatkan andai ada penyesuaian tarif adalah tingkat keamanan kandang. Kata Kenneth, masih ada beberapa kandang yang tingkat keamanannya yang perlu diperhatikan.
Hal itu digarisbawahi karena pada Mei 2026 lalu ada seorang anak yang terjatuh ke kandang gajah. Dengan demikian, perlu ada evaluasi dengan meningkatkan sektor keamanan kandang supaya kejadian serupa tak terulang.
“Beberapa waktu lalu ada anak yang terjatuh ke area kandang gajah. Nah, ini menjadi salah satu catatan kami dan kami berharap standar keamanan bisa ditingkatkan seiring penyesuaian tarif,” ungkap Kenneth.
3. APBD menanggung biaya operasional Ragunan hingga 70 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau Ragunan, Kamis (14/8/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum) Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Bang Kent itu mengatakan, penyesuaian tarif tiket masuk dapat mengurangi beban subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Sebab, APBD masih menanggung biaya operasional Ragunan hingga 70 persen.
Dengan tarif baru, Ragunan diharapkan mampu secara bertahap mentransformasikan diri menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mandiri.
“Harapan kami dengan adanya peningkatan tarif ini adalah Taman Margasatwa Ragunan bisa mandiri secara finansial. Efisiensi pada anggaran APBD nantinya bisa digunakan untuk program lain yang lebih membutuhkan,” katanya.
5. Tiket Ragunan 20 tahun tidak naik
Ilustrasi kartu Bank DKI JakCard di Ragunan/dok Bank DKI Di sisi lain, Kepala Taman Margasatwa Ragunan, Endah Rumiyanti menyambut baik adanya wacana penyesuaian harga tarif masuk.
Endah mengungkapkan, pihaknya terlalu bergantung dengan APBD DKI Jakarta setiap tahunnya. Sementara, pendapatan tiket masuk cenderung stagnan selama 20 tahun terakhir.
“Total kebutuhan anggaran operasional kami per tahunnya mencapai sekitar Rp160 miliar, tapi pendapatan mandiri yang mampu kami kumpulkan baru sekitar Rp30 miliar per tahun. Artinya, tingkat subsidi dari pemerintah daerah masih berada di kisaran 70 persen,” ungkap Endah.
Walau demikian, Endah menegaskan, wacana penyesuaian tarif bukanlah bentuk komersialisasi kawasan, melainkan upaya reorientasi pelayanan publik agar Ragunan dapat merealisasikan masterplan pengembangan kawasan secara sistematis.
