Ada Bencana, Istana Dukung Perayaan Malam Tahun Baru Tak Berlebihan
- Istana mendukung keputusan kepala daerah untuk tidak merayakan malam tahun baru secara berlebihan sebagai bentuk empati terhadap warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melarang kembang api di malam perayaan Tahun Baru 2026 baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta yang memerlukan perizinan.
- Keputusan ini merupakan langkah tepat untuk menunjukkan rasa empati, solidaritas, dan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa.
Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mendukung keputusan sejumlah kepala daerah yang meminta warganya tak merayakan malam tahun baru 2026 secara belebihan. Hal itu sebagai bentuk empati terhadap warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Saya kira itu sangat tepat. Sangat tepat karena kita juga harus menunjukkan rasa empati, solidaritas, dan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa kan tentunya ada yang sedang mengalami bencana yang kita juga harus ikut merasakan bahwa ini bertempat dengan masalah kebetulan ada pergantian tahun," ujar Prasetyo usai konferensi pers penanganan bencana Sumatra di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
"Ya, kalau kami berpendapat, apa yang disampaikan oleh kepala-kepala daerah itu sudah benar," sambungnya.
Salah satu kepala daerah yang tidak ingin merayakan malam tahun baru secara berlebihan adalah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Bahkan, Pramono Anung sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang melarang kembang api di malam perayaan Tahun Baru 2026.
Pramono mengatakan, larangan tersebut berlaku bagi kegiatan perayaan Tahun Baru 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta yang memerlukan perizinan.
“Saya sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta, yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api. Kami akan mengeluarkan surat edaran untuk hal tersebut,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025).
