Ada Konvoi Khilafah di Jakarta Timur, Ini Kata MUI

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan, berdasarakan fatwa MUI, khilafah secara fikih itu ada. Namun, khilafah yang ada dalam fikih itu tidak bertentangan dengan fikih.

"Bukan berarti khilafah bertentangan dengan syariah. Tetapi implementasinya dia bersifat dinamis. Negara Kesatuan dengan model republik itu tidak serta merta bertentangan dengan syariah. Negara yang disepakati dengan cara kerajaan itu tidak serta merta bertentangan dengan syariah. Itu yang harus dipahami secara utuh," kata Asrorun di gedung MUI, Selasa (31/5/2022).

Asrorun mengatakan, pihak manapun tidak boleh memaksakan ingin mengubah ideologi Indonesia. Sebab, ideologi Indonesia sudah disepakati yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Itu bagian dari ijtihad yang bersifat syar'i juga. Kecuali kemudian di tengah konsensus NKRI ini kita menyepakati prostitusi boleh, melarang salat, melarang perkawinan, itu beda lagi," katanya.

Lebih lanjut, Asrorun mengatakan, Indonesia memfasilitasi warganya untuk beribadah secara bebas. Tak ada pertentangan ketika warganya melakukan ibadah.

"Salat juga bisa, zakat juga difasilitasi melalui undang-undang zakat, haji juga difasilitasi bagi calon jemaah yang mau berangkat, puasa juga difasilitasi, mau kurban juga difasilitasi dan juga dijamin keamanan dan ketersediaan hewan kurbannya. Ini kurang apa lagi? Kira-kita begitu poinnya," ucap dia.

Asrorun menegaskan, Pancasila tidak bertentangan dengan syariah Islam. Pancasila juga sudah disepakati oleh para pendiri bangsa yang di dalamnya juga ada para kiai.

"Karena Pancasila itu sebagai titik temu yang disepakati sebagai dasar di dalam kenegaraan kita," imbuhnya.