Strategi Baru, Begini Proses Distribusi Logistik Pemilu 2019
Ilustrasi. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Guna memastikan logistik yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019 tetap dalam keadaan baik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah strategi pengiriman ke seluruh daerah.
“Sebenarnya kan kalau dulu itu prosesnya pengadaan logistik ditumpuk hingga akhir semua. Nah, kalau sekarang ini kami mengubahnya, yang awal-awal bisa dikerjakan, kami kerjakan dulu. Nanti dibagian akhir tinggal logistik-logistik yang utama, seperti surat suara dan formulir,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, di Gedung KPU, Jakarta, baru-baru ini.
Saat ini, KPU sudah memproduksi kotak suara dan bilik suara. Sementara untuk stempel, hologram, sampul, hingga tinta sudah mulai diproduksi pada 12 Oktober 2018.
Baca Juga: KPU Prioritaskan Kirim Logistik Pemilu ke Daerah Tersulit Dijangkau
1. Mengantisipasi tantangan dalam pengiriman logistik
ANTARA FOTO/Muhammad IqbalKPU memiliki daerah prioritas yang akan dikirimkan logistik lebih dulu. Hal ini juga untuk mengantisipasi berbagai hambatan selama perjalanan sampai ke daerah tersebut. Banyaknya transportasi yang dibutuhkan untuk menuju ke daerah menjadi salah satu alasan KPU sudah mengirimkan beberapa logistik ke daerah.
“Ini terutama untuk mengantisipasi (hambatan) itu. Biar beban pekerjaan kita juga tidak menumpuk di akhir, sehingga proses distribusinya menjadi berat. Karena kan nanti membutuhkan banyak transportasi antar pulau, kemudian kargo dan lain-lain,” ujar Pramono.
2. Semua proses produksi satu paket dengan pengiriman ke daerah tujuan
Editor’s picks
ANTARA FOTO/Zabur KaruruPramono menjelaskan produksi logistik untuk pemilu 2019 sudah satu paket dengan biaya pengiriman ke daerah tujuan. Sehingga mereka (pabrik) punya kewajiban mengirimkan logistik hingga ke KPU kabupaten/kota.
“Makanya itu kami tidak melakukan pengadaan sendiri, distribusi sendiri. Tapi biaya yang kami keluarkan kemarin itu sudah sekaligus di dalamnya adalah biaya distribusi sampai ke kabupaten/kota. Jadi kami pastikan siapapun yang memenangkan lelang itu, mereka memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang itu dari pabrik hingga sampai ke KPU kabupaten/kota,” tutur dia.
3. KPU kabupaten/kota bertanggung jawab membawa logistik ke TPS
ANTARA FOTO/Weli Ayu RejekiSelain itu, KPU kabupaten/kota juga memiliki tanggung jawab mendistribusikan logistik tersebut hingga ke TPS.
“Biasanya kerja sama dengan Pemda setempat yang punya kapal atau kepolisian, dan tantara yang punya helikopter,” Pramono menambahkan.
Semoga semua logistik sudah terkirim sebelum Pemilu 2019, ya guys.
Baca Juga: KPU Mulai Mencicil Produksi Logistik untuk Pemilu 2019
Berita Terkini Lainnya
