Anggaran Pendidikan 2027 Dijatah Rp61,10 T, Mendikdasmen: Belum Optimal
- Kemendikdasmen memperoleh pagu APBN 2027 sebesar Rp61,10 triliun, bertambah Rp2,86 triliun dari pagu indikatif.
- Anggaran diprioritaskan untuk revitalisasi pendidikan, wajib belajar, digitalisasi pembelajaran, sekolah nasional terintegrasi, serta kesejahteraan guru non-ASN.
- Mendikdasmen mengusulkan tambahan Rp157,76 triliun dan dana pendidikan gratis Rp306,51 triliun.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pendidikan Dasar (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memaparkan adanya tambahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Adapun, pada anggaran 2027, Kemendikdasmen mendapat jatah pagu sebesar Rp61,10 triliun dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertambah sebesar Rp2,86 triliun pagu indikatif sebesar Rp58,24 triliun.
"Seluruh anggaran Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 merupakan anggaran fungsi pendidikan," kata Mu'ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
1. Rincian alokasi anggaran Kemendikdasmen pada APBN 2027
Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Sarasehan Pendidikan di Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (5/7/2026). (Dok. Humas Kemendikdasmen) Mendikdasmen menjelaskan, dari alokasi anggaran sebesar Rp61,10 triliun rupiah, sebesar Rp55,5 triliun difokuskan untuk mendukung program kerja prioritas nasional, di antaranya, revitalisasi pendidikan sebesar Rp9,28 triliun.
Kemudian, program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar dianggarkan sebesar Rp5 triliun. Angka ini diperoleh dari penyesuaian oleh terhadap program revitalisasi satuan pendidikan yang semula sebesar Rp14,28 triliun menjadi Rp9,28 triliun yang dilakukan Kemenkeu.
Selanjutnya, bantuan perlengkapan sekolah dijatah sebesar Rp250 miliar dan sekolah nasional terintegrasi sebesar Rp7,21 triliun. Program digitalisasi pembelajaran dijatah sebesar Rp5,83 triliun. Sementara, peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar Rp14,09 triliun.
"Penambahan ini masih jauh dari yang kami usulkan dan belum secara optimal dapat mendukung pelaksanaan program prioritas yang tepat sasaran demi terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua," kata dia.
2. Sumber dana dari pagu anggaran Kemendikdasmen
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti (dok. Sekretariat Presiden) Adapun, berdasarkan sumber dana, anggaran Kemendikdasmen pada APBN 2027 berasal dari sejumlah postur, di antaranya rupiah murni sebesar Rp61,10 triliun, di mana sebesar Rp2,69 triliun adalah belanja operasional pegawai dan perkantoran dan sebesar Rp58,36 triliun untuk pendanaan program-program prioritas.
Kemudian, Badan Layanan Umum (BLU) pada Satker Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan di Unit Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) sebesar Rp30,8 miliar. Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada unit Setjen, Ditjen GTK, Ditjen Dikmentiksus, dan Badan Bahasa sebesar Rp9,05 miliar.
3. Usul tambahan anggaran Rp157 triliun
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, memberikan dua penghargaan sekaligus kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani atas upayanya dalam pengembangan pendidikan di daerah. (Dok. Banyuwangi) Oleh karena itu, Mendikdasmen usul tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dan kementerian.
Mendikdasmen juga usul tambahan anggaran khusus untuk mendukung program pendidikan gratis sebesar Rp306,51 triliun. Usulan ini sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024, dengan tujuan memastikan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya secara bertahap dan berkelanjutan.
Sementara itu, tambahan anggaran RpRp157,76 akan dialokasi untuk kebutuhan:
1. Perluasan sasaran revitalisasi satuan pendidikan sebanyak 100.000 satuan pendidikan sesuai arahan Bapak Presiden.
2. Peningkatan satuan biaya PIP jenjang SD dan SMP, serta bantuan beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi murid.
3. Penyediaan sarana dan peralatan pendidikan seluruh jenjang dalam mendukung pembelajaran.
4. Perluasan sasaran dan keberlanjutan program bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk peningkatan kompetensi ke jenjang S1 atau D4.
5. Serta program prioritas dan dukungan lainnya untuk peningkatan pembelajaran yang inklusif, merata, dan berkeadilan.
