DPR Tegur BNPB soal Karhutla Kalimantan: Tahu Mau Kemarau, Antisipasinya Apa?
- Marwan Dasopang menegut BNPB karena mitigasi Karhutla Kalimantan dinilai perlu lebih gencar saat kemarau panjang.
- Marwan mendorong revisi UU BNPB dan menyoroti keterbatasan rentang kendali serta anggaran pencegahan bencana.
- Alex Indra Lukman meminta Karhutla Kalimantan menjadi prioritas nasional setelah dampaknya meluas ke sejumlah sektor.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Kalimantan yang semakin mencekam. Menurut dia, semestinya upaya mitigasi lebih gencar karena kemarau panjang sudah terinformasi sejak awal.
Menurut Marwan, kasus Karhutla semestinya sangat mudah untuk diantisipasi sejak awal karena berbeda dengan gempa yang bersifat insidental. Deteksi dini dan pencegahan awal semestinya telah dilakukan oleh BNPB.
"Kan sudah lama disebutkan akan musim kemarau. Sudah panjang, tahu akan panjang musim kemaraunya. Antisipasinya apa? Nah, ini yang perlu kita perkuat tugas yang dibebankan ke instansi yang namanya BNPB," kata Marwan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
1. Dorong penguatan BNPB melalui revisi UU
Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang bicara persiapan pelaksanaan Haji 2026. (IDN Times/Amir Faisol). Politikus PKB itu mendorong adanya Revisi Undang-Undang (RUU) BNPB untuk memperkuat fungsi kelembagaan sehingga penanggulangan bencana semakin baik. Sebab, BNPB memiliki keterbatasan rentang kendali dalam penanggulangan bencana.
Menurut dia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak bisa menerima instruksi langsung dari BNPB karena secara hirarki kelembagaan berada di bawah pemerintah daerah.
"Karena itu kita berharap undang-undang ini memberi ruang bagi BNPB ada rentang kendali sampai ke daerah. Ada sih BPBD, ada, tapi kan BPBD ini tetap perintahnya Bupati, Gubernur dulu, Wali Kota, nah tidak bisa diperintah oleh BNPB. Apakah itu sudah menjadi solusi? Belum juga, tapi paling tidak untuk menangani lebih awal itu bisa," kata Marwan.
2. Soroti keterbatasan anggaran BNPB
Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan tengah melakukan pemadaman karhutla di Pangkalan Lampam, Ogan Komering Ilir, Rabu (19/8/2026). (Dok.Manggala Agni) Marwan turut menyoroti ketersediaan anggaran dalam pencegahan bencana di BNPB di tengah kebajakan efisiensi. Di sisi lain, ia menilai sebagian besar anggaran BNPB digunakan untuk pemulihan bukan dalam pencegahan.
Sementara, ia berharap program di BNPB lebih ditekankan pada program yang bersifat mitigatif, misalnya ada pencerahan, pendidikan, hingga upaya pelibatan masyarakat di daerah.
"Efisiensi saya kira berpengaruh ya, berpengaruh karena menurut kami di Komisi VIII khusus di penganggaran di BNPB itu sebagian besar diletakkan di pemulihan" kata dia.
3. Karhutla Kalimantan harus jadi prioritas nasional
Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan tengah melakukan pemadaman karhutla di Pangkalan Lampam, Ogan Komering Ilir, Rabu (19/8/2026). (Dok.Manggala Agni) Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendesak pemerintah bertindak extraordinary mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Kalimantan. Ia meminta penanganan Karhutla Kalimantan menjadi agenda prioritas nasional.
Dampak Karhutla Kalimantan telah meluas ke sejumlah sektor, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan aktivitas ekonomi. Hal ini dipicu munculnya fenomena El Nino yang puncaknya terjadi pada Agustus-September 2026 ini.
“Penyebaran titik Karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” kata Alex kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).
Alex menambahkan, Karhutla Kalimantan telah memaksa sejumlah pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), yang memperpanjangnya hingga 4 September 2026. Ini harus disikapi oleh pemerintah pusat untuk menjadikan Karhutla Kalimantan sebagai agenda prioritas nasional.
Karhutla Kalimantan telah menghanguskan 859,49 hektare lahan dengan 189 kejadian dan 461 titik panas di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kecamatan Arut Selatan (Arsel) dan Kumai, jadi wilayah terparah.
Di Arsel, terdapat 98 kejadian Karhutla yang melanda 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sementara di Kumai, 63 kejadian yang membakar 584,41 hektare lahan.
“Data MapBiomas Fire menunjukkan, puncak kebakaran yang terjadi periode tahun 2014, 2015 dan 2019, sekitar 61 persen Karhutla terjadi antara September hingga November dengan puncaknya di Oktober. Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” kata Politikus PDIP itu.
