CEK FAKTA: Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengklaim pindahnya ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah kehendak rakyat. Menurut Jokowi, hal itu juga sudah disetujui DPR RI, sebagai lembaga yang mewakili rakyat.
Jokowi menyebut pemindahan Ibu Kota ke Nusantara merupakan jawaban dari gagasan panjang yang sudah dimulai Presiden Sukarno, dan diteruskan Presiden Soeharto. Keputusan ini bukan hanya keputusan seorang presiden, tetapi hasil dari proses panjang yang melibatkan dukungan dari 93 persen anggota DPR.
“Ini bukan keputusan presiden saja, tetapi keputusan seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di DPR,” ujar Jokowi dalam pidatonya di Rakornas Baznas 2024 di IKN, Rabu (25/9/2024).
Lantas, benarkan rakyat berkehendak ibu kota dipindahkan sekarang ini?
1. Survei Indostrategic mayoritas responden tak setuju ibu kota pindah ke IKN

Pada survei Indostrategic pada 9-20 Juni 2023, menyebutkan mayoritas responden tidak setuju ibu kota pindah ke IKN. Tercatat, ada 57,3 persen responden yang kurang dan tidak setuju ibu kota dipindahkan.
Kemudian, sebanyak 40,1 persen menyatakan setuju dan sangat setuju ibu kota pindah ke IKN. Dalam surveinya, Indostrategic melibatkan 1.400 responden di 38 provinsi.
2. Survei CSIS

Metode survei Center for Stategic and International Studies (CSIS) menggunakan multistage random sampling dengan margin of error 2,62 persen.
Pada survei CSIS pada Juni 2022, terdapat temuan 58,8 persen responden tak setuju ibu kota pindah. Sebanyak 41,2 persen di antaranya menyatakan setuju.
Ada 170 responden ahli yang disurvei CSIS, mereka berasal dari peneliti, akademisi, wartawan, birokrat, hingga politikus.
3. Survei LSI Denny JA

Sementara, dalam survei LSI Denny JA pada 30 Mei-12 Juni 2023, ada 43,7 persen responden tak setuju ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. Responden yang menyatakan setuju ada 47,4 persen.
LSI Denny JA dalam surveinya menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 orang. Sedangkan, margin of error pada survei tersebut sekitar 2,9 persen.
Dari ketiga lembaga survei tersebut dapat disimpulkan, mayoritas masyarakat tidak setuju ibu kota negara (IKN) dipindahkan, meski pun ada sebagian masyarakat yang setuju IKN dipindahkan.