Demo di DPR, Koalisi Sipil Sentil BoP: Kini Berubah Jadi Board of War

Jakarta, IDN Times - Koalisi mahasiswa dan masyarakat sipil mendesak agar Presiden RI, Prabowo Subianto dan DPR melakukan evaluasi terkait bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP). Permintaan itu disampaikan demonstran dalam aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).

Perwakilan aksi sekaligus Peneliti Imparsial, Wira Dika Orizha Piliang, menilai, BoP yang diharapkan membawa perdamaian sudah berubah menjadi dewan yang memicu peperangan. Terlebih Amerika Serikat (AS) yang menginisiasi BoP secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan merusak perdamaian dunia dengan menyerang Iran.

"Kami menilai serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional (Piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia. Dengan demikian, Board of Peace sudah berubah menjadi Board of War karena BoP yang diketuai dan didominasi oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran," ucap Wira di lokasi.

"Pemimpin BoP, Donald Trump, yang seharusnya menjaga perdamaian sebagaimana dimaksud dalam piagam BoP justru melakukan tindakan yang melawan perdamaian itu sendiri. Dalam konteks itu, sudah semestinya dan seharusnya Indonesia segera menarik diri dari dan menyatakan sikap tegas untuk keluar dari BoP," sambungnya.

Koalisi sipil menilai, dalam penandatanganan Piagam BoP, pemerintah masuk dalam langgam politik Presiden AS, Donald Trump. BoP yang dibentuk di Davos dan diketuai oleh Donald Trump bukanlah BoP sebagaimana dimandatkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.

"Hal tersebut karena dalam piagam BoP tidak menjadikan Resolusi 2803 sebagai dasar itu sendiri pertimbangan dalam pembukaan piagam BoP Dalam BoP di Davos tidak ada satu pun kata Palestina, berbeda dengan Resolusi 2803 yang mengkhususkan penyelesaian masalah Palestina, dalam BoP di Davos, kendali dan laporan kegiatan BoP ditujukan kepada Donald Trump sebagai ketua. Sementara dalam Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB, kendali dan laporan BoP ditujukan pada Dewan Keamanan PBB," kata dia.

Wira juga mengkritisi keterlibatan Indonesia dalam BOP dan rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza. Menurut dia, pemerintahan Prabowo-Gibran secara terang-terangan menunjukkan watak sebagai boneka imperialis AS. Selain itu, mereka mendesak agar pemerintah dan DPR membatalkan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS.

"Presiden Prabowo dengan senang hati tunduk pada tuntutan Trump untuk menetapkan. tarif dan negosiasi-negosiasi yang merugikan bangsa Indonesia. Tindakan menjijikan Prabowo-Gibran berpuncak pada penandatanganan ART dan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dengan mengirimkan ribuan Pasukan TNI untuk menjadi International Stabilization Force," kata dia.

Adapun gerakan yang melakukan aksi demonstrasi ini diinisiasi oleh 98 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 66 individu yang berasal dari guru besar, akademisi, dan aktivis.

LSM yang tergabung dalam gerakan ini ialah:

1. Imparsial

2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

3. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

4. Amnesty International Indonesia

5. Human Right Working Group (HRWG)

6. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

7. Centra Initiative

8. Indonesia Corruption Watch (ICW)

9. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

10. SETARA Institute

11. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers

12. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat

13. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang

14. Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP)

15. Public Virtue

16. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

17. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta

18. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)

19. Democratic Judicial Reform (DE JURE)

20. Raksha Initiatives

21. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Asosiasi LBH APIK Indonesia)

22. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

23. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan

24. Indonesia RISK Centre

25. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasional

26. Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI)

27. Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI)

28. Beranda Migran

29. Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (FSEDAR

30. Yayasan Studi Migran Indonesia (YASMIN)

31. Yayasan Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara (SPINN)

32. Ohana Law Center (OLC)

33. Pegiat Kesehatan Masyarakat (SAFETY)

34. Persatuan Buruh Migran

35. Terranusa Indonesia

36. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

37. Greenpeace Indonesia

38. Solidaritas Perempuan (SP)

39. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

40. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)

41. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

42. Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI)

43. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

44. Yayasan Tifa

45. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)

46. Serikat Pekerja Kampus (SPK)

47. Enter Nusantara

48. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP) Muhammadiyah

49. CALS (Constitutional and Administrative Law Society)

50. Indonesia Climate Justice Literacy

51. Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

52. Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)

53. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

54. Bright Institute

55. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

56. Konfederasi KASBI

57. LBH Perempuan dan Anak RI

58. Forum Akar Rumput Indonesia (FARI)

59. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Brawijaya

60. Korps HMI-Wati (Kohati) Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Brawijaya

61. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

62. Social Justice Institute Kalimantan

63. Borneo Melawan

64. Institute for National and Democracy Studies (INDIES)

65. LK3 Banjarmasin

66. Lembaga Bantuan Hukum Makassar

67. Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya

68. Satya Bumi

69. Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA)

Sementara, individu yang juga ikut bergabung yakni:

1. Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Guru Besar FH UGM)

2. Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. (Guru Besar FH UB)

3. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M. (Duta Besar Indonesia untuk Norwegia 2018-2023)

4. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. (Guru Besar FH UNAS)

5. Prof. Dr. Ani Sucipto (Guru Besar FISIP UI)

6. Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. (Akademisi FH UB)

7. Prof. Heru Susetyo, S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar FH UI)

8. Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti (Pengamat Politik)

9. Dr. Rimawan Pradiptyo (Akademisi FEB UGM)

10. Dr. Yanuar Rizki, S.E., M.Si. (Ekonom)

11. Sukidi, Ph.D. (Pegiat Kebhinekaan)

12. Dr. Herlambang Wiratraman, S.H., M.A. (Akademisi FH UGM)

13. Dr. Al Araf, S.H., M.D.M. (Akademisi FH Unibraw)

14. Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. (Ketua PP Muhammadiyah)

15. Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. (Akademisi FH UGM)

16. Dr. Milda Istiqomah (Akademisi FH UB)

17. Dr. Andrey Sudjatmoko, S.H., M.H. (Akademisi FH Universitas Trisakti)

18. Dr. Jun Justinar, S.H., M.H. (Akademisi FH Universitas Trisakti)

19. Dr. Diny Luthfah, S.H., M.H. (Akademisi FH Universitas Trisakti)

20. Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H. (Akademisi FH Universitas Brawijaya)

21. Dr. Ikaningtyas (Akademisi FH UB)

22. Amalia Zuhra, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi FH Universitas Trisakti)

23. Maya Indrasti Notoprayitno, S.H., M.Si., Ph.D. (Akademisi FH Universitas Trisakti)

24. Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. (Akademisi FH Universitas Trisakti)

25. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi FH UNAIR)

26. Dr. Franky Butar Butar, S.H., M.S. (Akademisi FH UNAIR)

27. Dr.rer.nat. Nurhadi, M.Hum. (Akademisi UNS)

28. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. (Akademisi FH Universitas Andalas)

29. Bivitri Susanti, S.H., LL.M. (Pakar Hukum Tata Negara)

30. Fauzin, S.H., LL.M. (Akademisi FH Universitas Trunojoyo Madura)

31. Marzuki Darusman, S.H. (Jaksa Agung RI 1999-2001)

32. Usman Hamid, S.H., M.Phil. (Aktivis HAM

33. Erros Djarot (Budayawan)

34. Ray Rangkuti (Pengamat &Pegiat Demokrasi)

35. Hendardi (Aktivis HAM)

36. Nursyahbani Katjasungkana (Aktivis HAM)

37. Dimas Bagus Arya Saputra (Aktivis HAM

38. Adnan Topan Husodo (Aktivis Anti Korupsi)

39. Wanda Hamidah (Aktivis)

40. Arif R. Haryono (Aktivis Kemanusiaan)

41. Gina Sabrina, S.H., M.H. (Aktivis HAM)

42. Daniel Frits Maurits Tangkilisan (Aktivis Lingkungan Hidup)

43. Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina PERLUDEM)

44. Herdiansyah Hamzah (Akademisi HTN Universitas Mulawarman)

45. Netty Sandra Devi (Aktivis Perempuan)

46. Firdaus Cahyadi (Aktivis Lingkungan)

47. Feliks Erasmus Arga (Rohaniawan)

48. Dipo Satria Ramli (Ekonom)

49. M. Ishlah (Aktivis HAM)

50. Roy Murtadho (Ketua Partai Hijau Indonesia)

51. John Muhammad (Aktivis '98)

52. Julius Ibrani (Ketua Umum PBHI 2020-2025)

53. Edwin Partogi Pasaribu (Wakil Ketua LPSK 2019-2024)

54. Mahmuddin Muslim (Aktivis Anti Korupsi)

55. Rizki Nauli Siregar (Akademisi FEB UI)

56. Elan Satriawan (Akademisi FEB UGM)

57. Vivi Alatas (Ekonom)

58. Titik Anas (Akademisi FE UNPAD)

59. Wijayanto Samirin (Akademisi Univ Paramadina)

60. Mervin Goklas Hamonangan, MSc (Akademisi FEB UI)

61. Milda Irhamni, PhD (Akademisi FEB UI)

62. Jahen F. Rezki, PhD (Akademisi FEB UI)

63. Talitha Chairunnisa, PhD (Ekonom)

64. Lili Yang Ing, PhD (Ekonom)

65. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., MCL., PhD (Akademisi, Sekjen Sepaham Indonesia)

66. Halida N. Hatta (Pegiat Demokrasi)