Demokrat Soroti RUU DKJ: Jangan Cabut Suara Rakyat!
Jakarta, IDN Times - DPD Partai Demokrat DKI Jakarta buka suara terkait munculnya rencana Gubernur DKI Jakarta ditentukan oleh Presiden atas usulan DPRD DKI Jakarta dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Wacana tersebut, menurut Demokrat, bisa menjadi kemunduran dalam hal demokrasi.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, menegaskan pihaknya mendukung sistem yang sudah berjalan. Artinya, Demokrat setuju Gubernur Jakarta nantinya harus dipilih rakyat secara langsung agar memiliki legitimasi yang kuat.
"Dasar sistem demokrasi adalah rakyat jadi penentu siapa yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan. Dengan penunjukan Kepala Daerah, artinya hak masyarakat untuk menentukan pilihannya dicabut. Jangan pernah berniat mencabut suara rakyat tersebut," kata Mujiyono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/12/2023).
1. Legitimasi kuat demi mengatasi kompleksitas
Ilustrasi sungai Ciliwung di Jakarta (IDN Times/Anata Syah Fitri) Dengan penunjukkan langsung dari rakyat, maka legitimasi Gubernur jadi kuat. Ini merupakan modal utama dalam mengatasi masalah di Jakarta yang kompleks.
"Pemerintahan Jakarta yang lemah akan sangat mudah goyah dan tentunya berpengaruh dengan kegiatan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi," ujar Mujiyono.
2. Biaya Pilkada mahal bukan jadi alasan
Ilustrasi surat rekapitulasi suara pemilih di Pemilu. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya Biaya Pilkada yang mahal, ditegaskan Mujiyono, tidak dapat dijadikan alasan untuk meloloskan RUU DKJ. Sebab, dinilai Mujiyono, keputusan itu sama saja membajak suara masyarakat Jakarta dalam memilih pemimpinnya.
"Proses Demokrasi di belahan dunia mana pun membutuhkan biaya," ujarnya.
3. Rakyat harus didengar
Ilustrasi logistik pilkada. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono Dia menegaskan pembahasan Kekhususan Jakarta harus melibatkan seluruh elemen. Diharapkan Mujiyono, selama pembahasan DKJ, harus melibatkan seluruh anggota DPRD, anggota DPD, seluruh perwakilan masyarakat Jakarta, kalangan akademisi, hingga tokoh masyarakat.
"Janganlah membuat kebijakan publik yang bernilai besar dan strategis tanpa mendengarkan aspirasi dari masyarakat," ujarnya.
