Demonstran Indonesia Gelap Ogah Masuk Istana, Pilih Aksi Duduk Diam
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Aksi Indonesia Gelap, Tegar Afriansyah, mengatakan pihaknya tak akan menunggu pihak Istana datang menemui mereka di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Dari pantauan IDN Times pukul 18.15 WIB, area Patung Kuda Arjuna Wijaya masih dipadati demonstran. Massa yang mayoritas mengenakan pakaian serba hitam itu masih bertahan menyuarakan pendapatnya terkait kondisi Indonesia belakangan ini. Mereka akan melakukan aksi duduk diam.
"Kami tidak berharap ditemui oleh pihak Istana, kami akan tetap bertahan dengan melakukan aksi duduk diam di Patung Kuda," kata dia kepada IDN Times, Jumat.
Demonstran juga tak berharap ada undangan masuk ke dalam Istana, karena menurut mereka tak perlu ada yang perlu didiskusikan dengan para 'pembohong'.
"Kami tidak berharap pihak Istana menemui. Sekali pun kami diundang, kami tidak akan hadir dalam undangan tersebut. Kami tidak akan berunding dengan para 'pembohong' yang duduk di Istana," kata Tegar.
Koalisi Masyarakat Sipil menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap sejak pukul 14.00 WIB, dimuali dengan longmarch dari Taman Ismail Marzuki (TIM) menuju Patung Arjuna Wijaya. Target mereka sebenarnya berdemo di Istana Negara, namun mereka terhalang pagar pembatas beton dan kawat berduri.
Aksi ini sebagai bentuk protes pada kebijakan pemerintah yang dianggap jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Massa menyoroti berbagai permasalahan, mulai dari pendidikan, agraria, hingga kebijakan ekonomi dan politik.
Mereka menyampaikan 13 tuntutan, di antaranya, pendidikan gratis, pencabutan PSN bermasalah, penolakan UU Minerba, penghapusan multifungsi TNI, pengesahan RUU Masyarakat Adat, serta evaluasi Inpres Nomor 01 Tahun 2025 dan program makan bergizi gratis. Mereka juga mendesak reformasi kepolisian, efisiensi kabinet, serta penolakan revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan, dan Tatib DPR.
Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak Presiden Prabowo Subianto merespons tuntutan ini, termasuk menerbitkan Perppu perampasan aset guna memberantas korupsi.
"Kami menyerukan kepada presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia," tegas Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataannya.
