Dirut PT Sucofindo Jobi Triananda Diperiksa KPK Terkait Korupsi di PGN
- KPK memeriksa Direktur PT Sucofindo dan mantan Dirut PGN terkait dugaan korupsi jual beli gas antara PGN dan PT IAE.
- Negara diduga rugi ratusan miliar rupiah akibat korupsi tersebut, namun detail kasus belum dijelaskan karena penyidikan masih berlangsung.
- Dua tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini, serta ada dua pihak yang dicegah ke luar negeri selama penyidikan berlangsung.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur PT Sucofindo, Jobi Triananda Hasjim. Mantan Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) itu diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di PGN.
"Hari Jumat, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PT PGN," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, dikutip Sabtu (28/9/2024).
1. KPK juga periksa Dilo Seno Widagdo
Juru bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung KPK, Jakarta. (IDN Times/Aryodamar) Selain Jobi, KPK juga memeriksa mantan Direktur Infrastruktur dan Teknologi yang juga pernah menjadi Direktur Komersial PGN, Dilo Seno Widagdo. Keduanya diperiksa sebagai saksi.
"Pendalaman tentang rapat direksi terkait dengan perjanjian jual beli gas PGN dgn PT IAE," ujarnya.
2. Negara diduga rugi ratusan miliar rupiah
ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama) KPK tengah mengusut dugaan korupsi dalam proses jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas/Inti Alasindo Energi (IAE) pada 2017–2021. Negara diduga telah dirugikan ratusan miliar rupiah akibat korupsi ini.
Namun, KPK belum menjelaskan detail kasus ini karena penyidikan masih berlangsung.
3. KPK tetapkan dua tersangka
ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama) KPK, dalam kasus ini, telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara, Danny Praditya, dan Komisaris PT Inti Alasindo Energi (IAE), Iswan Ibrahim, sebagai tersangka dugaan korupsi jual beli gas pada 2017-2021.
Sementara penyidikan berlangsung, ada dua pihak yang dicegah ke luar negeri. Mereka merupakan penyelenggara negara dan swasta.
