- Menghentikan kekerasan secara menyeluruh di Tanah Papua
- Memastikan keamanan dan kelayakan hidup masyarakat di seluruh wilayah Papua
- Membuka grand design dan road map penyelesaian konflik Papua secara transparan kepada publik.
- Mendorong dialog inklusif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Papua
- Menuntaskan pelanggaran HAM secara adil dan transparan
- Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara struktural dan berkelanjutan
- Memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat dalam menyelesaikan konflik Papua
DPD Minta Road Map Penyelesaian Konflik Papua Transparan
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Yorrys Raweyai menyoroti meningkatnya kekerasan di Papua sepanjang 2025–2026 yang menelan banyak korban dari masyarakat sipil, aparat, dan kelompok bersenjata.
- Ia menilai konflik di Papua merupakan akumulasi persoalan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara menyeluruh.
- Yorrys bersama senator asal Papua mendesak pemerintah membuka road map penyelesaian konflik secara transparan serta mendorong dialog inklusif dan kolaborasi lintas lembaga demi mewujudkan Tanah Damai.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyoroti eskalasi kekerasan di Papua yang terus memburuk selama 2025 hingga April 2026. Dalam kurun waktu tersebut, puluhan insiden kekerasan terjadi dan menelan ratusan korban jiwa.
Yorrys mengatakan, insiden kekerasan dialami berbagai elemen, baik masyarakat sipil, aparat TNI/Polri, maupun kelompok bersenjata yang selama ini dikenal sebagai OPM, TPNPB, atau KKB.
“Semua korban adalah anak bangsa. Setiap nyawa yang hilang merupakan luka bagi Indonesia,” ujar Yorrys dalam jumpa pers di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
1. Insiden di Kabupaten Puncak akumulasi persoalan struktural
Dia pun menyoroti insiden terbaru yang terjadi pada 14 April 2026 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia, termasuk seorang balita, serta 7 orang lainnya mengalami luka berat. Peristiwa tersebut juga memaksa ratusan warga mengungsi dan kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.
Menurut Yorrys, kondisi ini merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Dia menyebut wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah sebagai daerah yang paling terdampak dengan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Banyak warga hidup dalam kondisi jauh dari standar kemanusiaan yang layak, sementara perhatian terhadap pengungsi masih belum optimal,” kata dia.
2. Apresiasi pembangunan di Papua tapi harus ada pendekatan khusus
Selain itu, Yorrys turut menyoroti tingginya angka kemiskinan di Tanah Papua yang secara konsisten berada pada level tertinggi secara nasional. Hal ini menunjukkan ketimpangan pembangunan yang belum teratasi secara efektif meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah dilakukan.
Ironisnya, kata dia, kasus pelanggaran HAM di Papua yang belum tuntas telah memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik.
Yorrys mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di Papua. Namun, dia menilai pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan strategi dialogis, humanis, dan berbasis keadilan sosial.
“Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat grand design dan road map yang komprehensif dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh,” ujar dia.
3. Senator asal Papua minta road map penyelesain konflik di wilayahnya
Yorrys mengatakan, harapan akan Papua sebagai Tanah Damai bukanlah hal yang mustahil, tetapi memerlukan kerja bersama yang konsisten dan berkelanjutan.
“Tanah Damai bukanlah mimpi, tetapi tidak akan pernah terwujud tanpa kolaborasi,” kata dia.
Yorrys Raweyai bersama Anggota DPD RI se-Tanah Papua menyampaikan sejumlah poin penting:
“Penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan sinergi dan komitmen bersama seluruh elemen bangsa,” kata dia.
