DPD RI Nilai Pemilu Serentak 2019 Berhasil
Jakarta, IDN Times - DPD RI menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berhasil, tertib, aman, dan damai dengan evaluasi regulasi agar pelaksanaan pemilu ke depan lebih baik. Selain itu, DPD RI juga mengajak seluruh pihak menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi yang dianut negara. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Pimpinan DPD RI, Komite I DPD RI dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kejagung, BIN, TNI, dan Polri, di Ruang Rapat GBHN Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (7/5).
“Kita harus apresiasi bahwa pelaksanaan pemilu paling rumit dan terbesar di dunia yang baru kita laksanakan ini kita nilai berhasil. Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP menjalankan tugas dengan baik tanpa ada intervensi sedikit pun dari pemerintah. Jadi saya minta jangan ada pihak-pihak mencoba melakukan kebohongan yang berusaha mendelegitimasi kinerja penyelenggara pemilu, semua pihak harus menahan diri hingga 22 Mei 2019,” ucap Ketua DPD RI Oesman Sapta saat memberikan keterangan pers.
Hadir dalam Rapat Kerja Evaluasi Pemilu Serentak 2019 tersebut, antara lain Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Akhmad Muqowam, Pimpinan Komite I Benny Rhamdani, Fahira Idris, Fachrul Razi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksamana, Asisten Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting, dan anggota Komite I DPD RI.
1. Komite I akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komite I Benny Rhamdani menyatakan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara independen, tidak ada intervensi baik dari pemerintah maupun aparatur penegak hukum (TNI/Polri) dan BIN. Meskipun pemilu paling rumit yang pernah diadakan di Indonesia ini dianggap berhasil, pada hal-hal yang dianggap belum optimal masih perlu dievaluasi, khususnya mempertimbangkan kembali ketentuan serentak.
“Komite I akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam serta mendorong agar pemerintah, DPR RI, dan DPD RI bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan secara regulatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Kami juga mengajak semua pihak, baik kontestan pemilu dan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses tahapan pemilu serta mengimbau agar segala bentuk perbedaan pendapat diselesaikan dengan menggunakan koridor hukum,” tutur Ketua Komite I Benny Rhamdani.
2. Kemendagri dukung netralitas ASN dalam berjalannya pemilu kemarin
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan, secara prinsip pemilu berjalan demokratis, lancar, aman, terjamin, dan tidak ada satu inci pun intervensi pemerintah terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.
“Perlu kami tegaskan lagi bahwa pemilu yang diselenggarakan KPU dilakukan secara mandiri dan ketat serta pemerintah tidak ikut campur satu inci pun, kita menjaga mendukung pelaksanaan pemilu berjalan baik dan mendukung netralitas ASN dalam mendukung berjalannya pemilu ini. Oleh karena itu, kita perlu menghormati setiap proses dan tahapan pemilu yang ada sampai ditetapkan nanti,” ungkap Tjahjo Kumolo.
3. Polri terus bekerja menjamin keamanan dan kelancaran pascapemilu
Kapolri Tito Karnavian Pemilu mengungkapkan bahwa rangkaian panjang operasi untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 sangat panjang selama satu tahun satu bulan ini merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.
“Polri akan terus bekerja menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu, sampai tahap akhir dan menjamin rasa aman dan keamanan negara, maka jika ada yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan, maka petugas dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan situasi yang terjadi. Apalagi ada aksi untuk bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah maka penegak hukum akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu,” tutur Tito.
4. TNI Polri terus berkoordinasi dan saling mendukung soliditas TNI-Polri untuk menjaga keamanan NKRI
Panglima TNI Hadi Tjahjanto pun menyatakan bahwa selama penyelenggaran pemilu, netralitas prajurit tetap terjaga. Selain itu, TNI Polri terus berkoordinasi dan saling mendukung soliditas TNI-Polri untuk menjaga keamanan NKRI.
“TNI Polri mengerahkan hampir seluruh personel untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu. Setelah pelaksanaan sampai penentuan penetapan hasil kami memprediksi adanya indikasi ketidakpuasan dari beberapa pihak dan dapat mengakibatkan aksi saat penetapan hasil oleh KPU nanti, maka TNI akan antisipasi menggunakan pendekatan teritorial kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara,” tutur Hadi Tjahjanto.
