Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

DPR Usul Beli Subsidi LPG 3 Kg Pakai Sidik Jari hingga Retina Mata

DPR Usul Beli Subsidi LPG 3 Kg Pakai Sidik Jari hingga Retina Mata
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan tidak ada istilah anggota nonaktif. (IDN Times/Amir Faisol)
Intinya Sih
  • Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai penyaluran subsidi LPG 3 kg perlu sistem verifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina agar penerima bantuan lebih tepat sasaran.
  • Berdasarkan perhitungan Banggar, kebutuhan riil penerima subsidi LPG 3 kg hanya sekitar 5,4 juta dari total alokasi 8,6 juta penerima yang ada saat ini.
  • Said menolak usulan Jusuf Kalla untuk mengurangi subsidi BBM karena dinilai berdampak luas pada masyarakat kecil dan perekonomian nasional.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti pentingnya pembenahan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran. Dia mengatakan, subsidi energi harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak, dengan sistem distribusi yang lebih akurat dan terverifikasi.

Menurut dia, pendekatan berbasis data saja tidak cukup. Pemerintah perlu menerapkan mekanisme verifikasi berlapis, seperti penggunaan identifikasi biometrik, termasuk sidik jari atau retina mata untuk memastikan penerima subsidi tepat sasaran.

“Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg,” kata Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/4/2026).

1. Kebutuhan rill subsidi LPG 3kg lebih kecil

DPR Usul Beli Subsidi LPG 3 Kg Pakai Sidik Jari hingga Retina Mata
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah minta pemerintah hapus subsidi industri karena bebani APBN. (IDN Times/Amir Faisol).

Dia mengatakan, berdasarkan perhitungan yang dimiliki Banggar DPR, kebutuhan riil penerima subsidi LPG 3 kg sebenarnya lebih kecil dari pagu yang ada saat ini.

Menurut Said, dari total alokasi untuk sekitar 8,6 juta penerima, jumlah yang benar-benar layak diperkirakan hanya sekitar 5,4 juta.

“Hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu," kata dia.

2. Tolak usulan JK agar subsidi BBM dikurangi

DPR Usul Beli Subsidi LPG 3 Kg Pakai Sidik Jari hingga Retina Mata
Ketua DPP PDIP Said Abdullah. (IDN Times/Amir Faisol)

Selain LPG 3 kilogram, Said juga menolak keras usulan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dikurangi. Dia mengatakan, jangan sampai pemerintah mengotak-atik program yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat kecil.

Menurut dia, penyesuaian harga BBM subidi juga harus dipertimbangkan secara cermat karena dampaknya sangat luas terhadap perekonomian nasional.

"Kalau subsidi BBM dikurangi kami gak setuju," kata Ketua DPP PDIP itu.

Menurut Said, kenaikan harga minyak internasional memang berdampak luas terhadap berbagai sektor. Namun, dia mempertanyakan mengapa langkah yang diambil justru harus menyasar subsidi yang selama ini menjadi penopang bagi kelompok berpenghasilan rendah.

"Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense. Itupun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naik kan kemana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul," kata Said.

3. JK usul subsidi BBM dikurangi

Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menyarankan pemerintah mengurangi subsidi BBM daripada menerapkan kebijakan work from home (WFH). Menurut dia, di tengah naiknya harga minyak dunia, pengurangan subsidi BBM merupakan hal yang perlu dilakukan agar tidak terjadi defisit anggaran.

"Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga dan itu dilakukan di banyak negara," ujar JK di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

JK mengatakan, bila harga BBM tetap murah, tidak ada penghematan. Sebab, masyarakat akan tetap membeli BBM seperti biasa.

"Karena kalau harga murah seperti sekarang orang cenderung tidak berhemat. Dia akan jalan, macet, jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," ujar dia.

"Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan, iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang, semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," ucap dia.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Deti Mega Purnamasari
EditorDeti Mega Purnamasari
Follow Us

Latest in News

See More