Eko Patrio Khawatir Pilpres Lebih Populer daripada Pileg

Artikel ini merupakan jawaban dari pertanyaan terpilih yang masuk ke fitur #MillennialsMemilih by IDN Times. Bagi pembaca yang punya pertanyaan seputar Pilpres 2019, bisa langsung tanyakan kepada redaksi IDN Times.
Jakarta, IDN Times - Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo, khawatir dengan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 ini. Pasalnya, menurut Eko, euforia pemilihan presiden (Pilpres) lebih terasa dibanding pemilihan legislatif (Pileg). “Saya lihat eurofia Pilpres, ini PR buat kita semua. Masyarakat lebih concern di Pilpres,”kata Eko dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (23/2).
1. Khawatir akan Pileg yang terabaikan

Eko mengaku khawatir akan Pileg yang terabaikan karena masyarakat yang lebih sadar akan Pilpres dibanding Pileg. Kedua, ia khawatir akan potensi bahaya kerusuhan karena penghitungan Pilpres dilakukan terlebih dahulu dibanding Pileg. “Ini lebih bahaya. Saya takut, begitu Pilpres aman, kalau tidak aman, ada kerusuhan nanti masalah lagi,” ujar pria yang akrab dikenal dengan nama Eko Patrio ini.
2. Saran Eko untuk KPU dan Bawaslu

Menyikapi kekhawatirannya, Eko menyarankan kepada KPU dan Bawaslu agar penghitungan suara Pilpres dilakukan di akhir saja. “Kedua, tugas KPU dan media adalah sosialisasi surat suara. Masih banyak yang belum tahu, beda surat suara warna merah, biru, kuning. Sosialisasi bisa melalui media, WhatsApp, kerja sama, jadi (pesannya) sampai. Kalo gak, ya wassalam,” katanya.
3. Bagaimana langkah KPU tanggapi keluhan Eko?

Sayangnya, keluhan Eko soal penghitungan suara Pilpres lebih dulu dibanding Pileg sudah ditetapkan dalam rapat dengar dengan Komisi II DPR. Menurut Komisioner KPU, Viryan Azis, landasannya adalah Peraturan KPU Nomor 3 Pasal 52 ayat 6 tahun 2019.
“Itu berdasarkan kesepakatan yang dibangun dalam kegiatan rapat dengar pendapat di Komisi II dan secara teknis lebih memudahkan,” kata Viryan.
Viryan juga mengakui fakta bahwa Pilpres lebih populer dibanding Pileg.
“Karena Pilpres yang menjadi perhatian banyak orang dan itu didahulukan (penghitungan suara),” ucapnya.
4. Jamin tidak ada kecurangan

Masalah lain adalah adanya kekhawatiran akan kecurangan di TPS. Dengan banyaknya surat suara yang harus dipastikan, baik Pilpres maupun Pileg, kondisi fisik saksi pengawas dipertanyakan. “Saksi jangan duduk pergi. Mesti sampai selesai juga saksinya. Kan dulu juga begitu. Harus ikut semua dong saksinya. Gak ada masalah, tinggal saksi komitmen. Jadi teman-teman partai cari saksi yang bisa mengawal sampai akhir,” saran Viryan.