Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Eks Penyidik KPK Sebut Kereta Cepat Ambisi Jokowi, Rawan Intervensi

Presiden Jokowi resmikan kereta Cepat
Presiden Jokowi resmikan kereta Cepat (dok. Istimewa)
Intinya sih...
  • KPK perlu dalami pihak yang setujui nilai pengadaan
  • KPK perlu independen karena proyek ini ambisi Jokowi
  • KPK selidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito yang juga mantan penyidik  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki KPK terkait Mega Proyek Kereta Cepat merupakan perkara yang tidak istimewa. Sebab, ada penggelembungan yang diduga menjadi modus dalam kasus ini.

"Kasus ini sebetulnya bukanlah kasus yang istimewa apabila dilihat dari kacamata modus operandi dari tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut mengingat indikasi dari kasus ini mensyaratkan adanya mark up yang merupakan salah satu modus biasa dalam proses pengadaan barang dan jasa," ujar Lakso dalam keterangan yang dikutip pada Sabtu (1/11/2025).

1. KPK perlu dalami pihak yang setujui nilai pengadaan

(IDN Times/Santi Dewi)
Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito di kantor KontraS. (IDN Times/Santi Dewi)

Menurutnya, KPK hanya perlu mendalami pihak-pihak yang menyetujui nilai pengadaan yang dilakukan, sehingga negara harus membayar lebih. Lakso menilai tak perlu kemampuan luar biasa untuk mengungkap kasus apabila dilakukan secara independen.

"Ini dapat diwujudkan dengan melihat peran dari masing-masing pihak pada saat proses pengadaan tersebut berlangsung secara formil untuk selanjutnya digali siapa yang memerintahkan proses tersebut dilakukan," ujarnya.

2. KPK perlu independen karena proyek ini ambisi Jokowi

Presiden Jokowi tinjau jalur kereta cepat Jakarta-Bandung (youtube.com/Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi tinjau jalur kereta cepat Jakarta-Bandung (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Lakso mengatakan, KPK perlu independen dalam mengusut kasus ini. Sebab, proyek ini merupakan ambisi Presiden ketujuh RI Joko "Jokowi" Widodo, sehingga rawan intervensi politik.

"Kereta Cepat Whoosh merupakan ambisi dari Presiden sebelumnya, yakni Joko Widodo, sehingga akan ada potensi yang sangat besar terhadap adanya intervensi politik dalam proses tersebut. Untuk itu, independensi KPK dipertaruhkan untuk dapat memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat dilakukan secara independen tanpa adanya intervensi yang dilakukan," ujarnya.

3. KPK selidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat

On job training petugas perawatan Kereta Cepat Whoosh. (dok. KCIC)
On job training petugas perawatan Kereta Cepat Whoosh. (dok. KCIC)

KPK diketahui telah memulai penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat Whoosh sejak awal 2025. Sudah ada beberapa pihak yang dimintai keterangan terkait hal ini.

Namun, KPK merahasiakan prosesnya. Sebab, saat ini masih dalam tahap penyeldikan.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Dwifantya Aquina
EditorDwifantya Aquina
Follow Us

Latest in News

See More

Jakarta Siap Jadi Pusat Modest Fashion Dunia Lewat JMFW 2026

01 Nov 2025, 16:06 WIBNews