Eks Penyidik Kritik Pimpinan KPK Terpilih: Tak Ada Masyarakat Sipil
- Eks Penyidik KPK kritik Pimpinan dan Dewan Pengawas terpilih karena tak ada perwakilan masyarakat sipil.
- DPR dinilai tak berkomitmen mereformasi KPK karena memilih Pimpinan KPK bermasalah.
- Pimpinan KPK terpilih didominasi penegak hukum dan auditor, meminta mereka mundur dari institusi asalnya.
Jakarta, IDN Times - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam IM57+ Institute mengkritik Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK terpilih. Salah satunya adalah tak ada perwakilan masyarakat sipil.
"Tidak ada representasi masyarakat sipil dalam komposisi pimpinan Pimpinan KPK yang terpilih. Seluruh Pimpinan KPK yang terpilih mewakili institusi penegak hukum dan auditor," ujar Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, Kamis (21/11/2024).
1. DPR dinilai tak ingin mereformasi KPK
Lakso menilai DPR tak berkomitmen mereformasi KPK. Sebab, Pimpinan KPK bermasalah dipilih.
"Padahal semua sudah menyaksikan bagaimana kiprah pemberantasan korupsi selama Johanes Tanak berada di KPK. Selain potensi catatan etik, tidak ada gebrakan yang dilakukan Johanes Tanak dan bahkan memukul mundur instrumen utama inovasi KPK, yaitu OTT," ujarnya.
"Ini membuktikan tidak adanya komitmen serius dari Komisi III untuk mengembalikan KPK seperti sediakala," imbuhnya.
2. Pimpinan KPK terpilih didominasi penegak hukum
Pimpinan KPK terpilih didominasi penegak hukum dan sisanya auditor. Lakso meminta mereka mundur dari institusi asalnya.
"Para pemimpin KPK yang terpilih harus dapat menunjukan loyalitas tunggal dan indepedensi sehingga harus mundur dari institusi asal," ujarnya.
3. Setyo Budiyanto terpilih jadi Pimpinan KPK
Komisi III DPR telah melakukan pemngutan suara calon Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029. Berikut daftarnya:
Pimpinan KPK
Setyo Budiyanto
Fitroh Rohcahyanto
Ibnu Basuki Widodo
Johanis Tanak
Agus Joko Pramono
Dewas KPK
Wisnu Baroto
Benny Mamoto
Gusrizal
Sumpeno
Chisca Mirawati
