Anggota DPR Akui Pembahasan RUU Pemilu Alot, Ambang Batas-Desain Buntu
- Proses revisi RUU Pemilu di DPR masih alot karena belum ada kesepakatan antarfraksi dalam menafsirkan putusan MK terkait sistem kepemiluan.
- Perdebatan utama terjadi pada ambang batas parlemen yang diusulkan antara 0–7 persen serta desain pemilu nasional dan daerah yang belum menemukan dasar konstitusional jelas.
- Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar revisi RUU Pemilu diambil alih pemerintah untuk mempercepat pembahasan dan menghindari tarik-menarik agenda politik fraksi.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengakui proses penyusunan draf Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu masih berjalan alot. Dia mengatakan, belum ada titik temu antarfraksi menyikapi berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem kepemiluan.
Politikus PDIP itu mengatakan, perbedaan pandangan antarfraksi masih terjadi dalam pembahasan sejumlah materi, mulai dari ambang batas parlemen (parliamentary threshold), presidential threshold, hingga desain pemilu nasional dan lokal.
“Kalau ada yang mengatakan penundaan-penundaan, pembahasannya ulet, alot memang tidak mudah menerjemahkan putusan MK yang kali ini,” kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
1. Seluruh fraksi harus menghasilkan satu DIM
Aria mengatakan, perbedaan pendapat masing-masing fraksi menjadi tantangan yang dihadapi dalam penyusunan draft perubahan UU Pemilu.
Sebagai usul inisiatif DPR, kata dia, daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Pemilu merupakan hasil keputusan bersama seluruh fraksi.
“Kalau urusan inisiatif DPR, kita ini satu DIM. Gak bisa kita ini beda DIM antarsatu fraksi dengan fraksi yang lain. DIM kita DPR dengan pemerintah,” kata Aria.
2. Tarik menarik ambang batas parlemen
Aria mengatakan, salah satu perbedaan pandangan antarfraksi yang paling menonjol adalah ambang batas parlemen. Masing-masing fraksi mengusulkan rentang ambang batas parlemen berada di kisaran 0-7 persen.
“Nantinya harus satu DIM. Mau nol, mau empat, mau lima, mau tujuh, DPR gak boleh berselisih,” kata Aria.
Selain itu, usulan tentang penggabungan partai-partai politik kecil guna menyederhanakan jumlah fraksi di parlemen dengan skema penghapusan ambang batas parlemen. Kemudian, perdebatan juga terjadi terkait format pelaksanaan pemilu nasional dan daerah secara terpisah.
“Nah salah satunya juga pemilu pusat dan daerah. Apakah parlemen sela? Apakah perpanjangan? Sama-sama berargumentasi tidak ada dasar konstitusinya,” kata Aria.
3. PAN usul RUU Pemilu jadi usul pemerintah
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar RUU Pemilu diambil alih pemerintah karena selama ini perubahan UU tersebut bukan dari parlemen.
Menurut dia, RUU Pemilu didasarkan atas inisiatif pemerintah bisa menghindari agenda parpol di awal pembahasan. Namun, kalau pun ada perbedaan pandangan, pembahasannya bisa diakumulasi pada saat pembahasaan DIM.
"Seingat saya, RUU Pemilu itu selalu atas inisiatif pemerintah. Kalau memang mau dibahas, untuk yang sekarang pun saya usul untuk diambil oleh pemerintah. Tinggal dibahas lagi di baleg agar pembahasan bisa segera dimulai," kata Saleh kepada jurnalis, Kamis (23/4/2026).
