Gaspol Swasembada Pangan, Wamendagri Dorong Pemda Normalisasi Irigasi

Bima menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) setempat untuk segera melakukan normalisasi irigasi, guna mendukung program swasembada pangan hingga mencegah air laut membanjiri lahan warga.

“Ini kebutuhan utamanya adalah normalisasi sedimentasi yang sudah lama, sejak 2016 lah kira-kira begitu. Sehingga pintu airnya bisa aktif kembali, sehingga kemudian air laut tidak membanjiri lahan warga, kasihan warga,” kata dia.

Berdasarkan hasil pengecekan Bima di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di daerah tersebut, kegiatan normalisasi irigasi sudah berjalan tahun ini. Anggaran pun telah disediakan untuk melakukan normalisasi.

Selain itu, Bima meminta pemda tidak hanya melakukan normalisasi, tetapi juga melakukan kepastian saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.

“Saya minta diawasi bersama-sama, karena kadang-kadang ada yang sudah direncanakan, tapi tidak dikerjakan. Yang penting sekarang sudah direncanakan, sudah dianggarkan, tinggal dikerjakan saja,” terangnya.

Bima menekankan agar kepala desa (kades) memberikan atensinya untuk program irigasi. Kades diminta melakukan pemantauan di lapangan dan memastikan kegiatan irigasi berjalan.

Hal ini dilakukan, menurut Bima, untuk mencapai target petani bisa melakukan tiga kali panen setahun. Sehingga langkah ini bisa mendukung target yang lebih besar lagi, yaitu swasembada pangan.

“Tinggal nanti saya minta betul pejabat kepala daerah, apalagi nanti Bupati Deli Serdang untuk memonitor terus di sini, bersama dengan camat, kades-kades, tadi ada tiga kades ya, (Desa) Cinta Damai, (Desa) Pematang Lalang, (Desa) Cinta Rakyat,” ungkapnya.

Bima pun memberikan catatan agar pemda segera melakukan langkah cepat. Normalisasi sedimentasi perlu didukung dengan menggunakan alat berat yang bergerak lincah, atau menggunakan alat lengan panjang (long arm) yang bisa bergerak ke atas dan ke bawah dengan gesit.

“Alat beratnya itu harus yang long arm, harus yang bisa bergerak cepat. Kalau tidak, itu lama dan tidak bisa normal juga semua. Tidak cukup, pakai pompa itu tidak cukup. Tadi sudah siapkan katanya? Gitu kira-kira. Nanti kita monitor langsung,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bima menyampaikan agar seluruh kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta kepala dinas memberikan dukungan penuh terhadap perbaikan irigasi. Semua perangkat pemerintahan diharapkan bergerak bersama memantau langsung kondisi lapangan, serta memastikan sinergi antar-kementerian/lembaga (K/L) berjalan selaras.

“Supaya nyambung apa yang diminta Presiden, dengan yang dikerjakan di daerah itu nyambung. Lintas kementerian itu (selaras). Kalau kepala daerah itu kan nanti di hulunya akan memonitor proses produksi, di hilirnya memonitor juga proses distribusi atau harga,” imbuh Bima Arya.