Geser Depok, Pare-Pare Kini Jadi Kota Paling Intoleran
- Kota Pare-Pare dinobatkan sebagai kota paling intoleran tahun 2024, menggeser Depok yang sebelumnya menempati posisi tersebut.
- Pare-Pare menjadi kota paling intoleran dengan skor terendah, diikuti oleh Cilegon, Lhokseumawe, dan Banda Aceh.
- Depok yang sebelumnya menjadi kota paling intoleran, berhasil naik peringkat menjadi kota paling toleran pada tahun 2024.
Jakarta, IDN Times - Hasil riset Setara Institute menyebut Kota Pare-Pare jadi kota paling intoleran tahun 2024. Posisi Pare-Pare ini menggeser Kota Depok yang dinobatkan sebagai kota terintoleran pada 2023 lalu
Hal tersebut diungkap Setara Institute saat merilis Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2024.
1. Pare-Pare jadi intoleran, disusul Cilegon, Lhokseumawe, hingga Banda Aceh
Adapun, Pare-Pare jadi kota paling intoleran dengan poin terendah yakni 3,945. Kemudian secara berturut-turut dibuntuti Cilegon dengan 3,994 poin; Lhokseumawe 4,140; dan Banda Aceh 4,202.
Berikut ini 10 kota paling intoleran:
1. Pare-Pare 3,945
2. Cilegon 3,994
3. Lhokseumawe 4,140
4. Banda Aceh 4,202
5. Pekanbaru 4,320
6. Bandar Lampung 4,357
7. Makassar 4,363
8. Ternate 4,370
9. Sabang 4,377
10. Pagar Alam 4,381
2. Depok jadi kota paling intoleran tahun 2023
Sebelumnya, dalam riset Setara Institute tahun 2023, Depok menjadi kota yang paling intoleran.
Kota Depok memperoleh skor toleransi rendah dengan menduduki peringkat ke-94 atau paling bawah dalam laporan IKT 2023. Kala itu, Kota Depok memperoleh skor 4,010.
Sementara di tahun 2024 ini, Depok berada di peringkat ke-78 sebagai kota paling toleran dengan 4,458 poin.
3. Metodologi dan indikator penelitian
Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani menjelaskan, suatu kota mendapatkan skor terendah bukan hanya disebabkan terjadinya peristiwa intoleran ataupun peristiwa yang destruktif terhadap toleransi. Tetapi juga disebabkan ketiadaan fokus dan inovasi terhadap pemajuan toleransi di kotanya.
Ia mengatakan, IKT Setara Institute mendefinisikan kota toleran sebagai kota yang memiliki visi dan
rencana pembangunan inklusif, regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah, dan upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial.
"Setara Institute dalam studi ini menurunkan konsep toleransi ke dalam beberapa variabel sistemik kota yang dapat memengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga, yakni kebijakan-kebijakan pemerintah kota, tindakan-tindakan aparatur pemerintah kota, perilaku antar entitas di kota termasuk warga dengan warga, pemerintah dengan warga, dan relasi-relasi sosial dalam heterogenitas demografis warga kota," bebernya.
Ada delapan indikator penelitian Indeks Kota Toleran yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Kebijakan Pemerintah Kota; Peristiwa Intoleransi; Dinamika Masyarakat Sipil; Pernyataan Publik Pemerintah Kota; Tindakan Nyata Pemerintah Kota; Heterogenitas Agama; dan Inklusi Sosial Keagamaan.
