Hasto: Kebijakan Efisiensi Prabowo Akibat Jokowi Salah Urus Negara
- Hasto Kristiyanto menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia memaksa efisiensi anggaran oleh pemerintahan Prabowo Subianto.
- Dia menyerukan kesatuan komponen bangsa dan tegaknya supremasi hukum untuk mengatasi tantangan tersebut.
- Hasto turun berat badan dalam penahanan, menegaskan kristalisasi nilai dan semangat, serta menitipkan pesan kepada kader PDIP.
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku turut memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia meski berada di dalam bui. Menurutnya, bukan tanpa sebab, Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran di sejumlah institusi. Hal itu, kata Hasto, lantaran utang yang menumpuk akibat salah urus di pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo.
"Kesulitan ekonomi saat ini memaksa pemerintahan Pak Prabowo melakukan efisiensi. Ini akibat salah urus negara yang dilakukan oleh Joko Widodo," ujar Hasto dalam sepucuk surat yang ditulis di dalam bui dan dibacakan oleh politikus PDIP, Mohammad Guntur Romli pada Jumat (11/4/2025).
Oleh sebab itu, ia menyerukan seluruh komponen bangsa untuk bersatu agar bisa mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, supremasi hukum harus ditegakkan.
"Tanpa hukum yang berkeadilan maka tidak ada kemakmuran. Membiarkan ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan," tutur dia.
1. Hasto mampu menjalani puasa 36 jam tanpa makan dan minum
Lebih lanjut, Guntur mengatakan kondisi Hasto di dalam bui lebih bugar. Hal itu ditandai dengan menyusutnya berat badan Hasto sebanyak enam kilogram. Masa penahanannya sendiri sudah hampir dua bulan.
"Mas Hasto Kristiyanto rajin berpuasa dan berolah raga di penjara, sehingga berhasil menurunkan berat badan dari 82,4 kilogram hingga menjadi 76 kilogram. Bahkan, Beliau sudah bisa puasa selama 36 jam tanpa makan dan minum," katanya.
"Mas Hasto merasa hidupnya semakin sempurna di penjara," imbuhnya.
Menurut Hasto, selama di dalam tahanan sudah terjadi kristalisasi nilai dan semangat. Sehingga, ia mengajak seluruh kader PDIP agar tidak takut dan berjuang bagi keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan.
2. Hasto titip pesan ke kader PDIP agar tetap loyal ke Megawati
Hasto juga menitipkan pesan kepada seluruh kader dan anggota PDIP agar tetap menunjukkan loyalitas terbesar kepada sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri.
"Tetap waspada dan terus hati-hati terhadap upaya yang mau ambil alih partai. Tetap solid bergerak!" katanya.
Sementara, persidangan Hasto tetap dilanjutkan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini memutuskan menolak eksepsi atau nota keberatan Hasto. Mereka meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan sejumlah saksi.
"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, atas nama terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan tersebut di atas," ujar hakim pada sidang lanjutan hari ini.
3. Hasto klaim ditarget karena duduk sebagai Sekjen PIDP
Sementara, Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menilai kliennya ditarget dengan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena posisinya sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Hal itu ia sampaikan usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
"Pak Hasto sengaja ditarget karena posisinya sebagai Sekjen PDIP. Ini upaya sistematis untuk mengganggu partai dan melemahkan perjuangan kami," ujarnya pada Jumat (11/4/2025).
"Hukum tidak boleh ditunggangi kepentingan politik, apalagi oleh mantan penguasa yang masih ingin mengendalikan negara ini," imbuhnya.
Ia juga menuding ada indikasi kuat politisasi kasus kliennya. Salah satunya melalui aksi unjuk rasa di depan pengadilan yang diduga dibayar.
"Hari ini ada demo yang menuntut Pak Hasto divonis. Kami mendapatkan informasi bahwa massa demo dibayar Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per orang, dengan instruksi memakai jaket almamater atau non-almamater," ujar Ronny.
"Ini bukti nyata ada pihak tertentu yang sengaja menggerakkan massa untuk menjatuhkan Pak Hasto. Kasus ini jelas bermuatan politik," sambungnya.
