Jusuf Kalla: Kasus Ahok Bukan Politisasi Agama
IDN Times/Irfan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Politisasi agama mulai ramai diperbincangkan jelang Pilkada DKI pada 2017 lalu. Saat itu, petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terjerat dalam kasus penistaan agama karena dianggap melecehkan ayat Al-Quran, yakni surat Al-Maidah ayat 51.
Opini Indonesia terbelah. Sejumlah masyarakat dan ormas kemudian melakukan demo menuntut agar Ahok dipidana. Sementara, banyak juga yang menyebut kasus Ahok, saat itu terjadi jelang dan selama Pilkada DKI, adalah bentuk politisasi agama untuk memenangkan salah satu calon yang menjadi pesaing Ahok.
1. JK sebut kasus Ahok bukan bentuk politisasi agama
IDN Times/IrfanNamun Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menolak kasus Ahok adalah bentuk politisasi agama.
“Kalau kasusnya Pilkada DKI, itu isu agama bukan dengan Pilkada; tapi dengan pernyataan Ahok yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, jadi berbeda. Ada atau tidak ada Pilkada, (kasusnya) tetap akan terjadi,” kata JK dalam wawancara khusus bersama IDN Times di Istana Wapres, jalan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (26/6).
2. Alasan JK mengatakan kasus Ahok bukan politisasi agama
IDN Times/IrfanEditor’s picks
Dalam konteks Pilkada DKI 2017, JK memberikan pemaparannya di mana penduduk non-muslim di Jakarta 22 persen.
“Katakanlah semua (non-muslim) memilih Ahok, walaupun saya yakin tidak. Banyak juga non-muslim yang memilih Anies,” sebut JK.
Pendukung Ahok juga ada yang berasal dari penganut agama Islam. Hal ini yang membuat JK menyimpulkan kasus Ahok bukanlah politisasi agama.
“Yang memilih Ahok bukan 20 persen tapi 43 persen. Artinya lebih banyak Islam yang memilih Ahok daripada yang bukan. Jadi bagaimana dikatakan ada kompleksitas agama. Gak. Jadi ini bukan soal agama dalam Pilkada tapi soal orang,” jelasnya.
3. Kasus Ahok bisa terjadi di mana saja
IDN Times/IrfanJK yakin Pilkada DKI tidak menyebabkan apa-apa dan tidak akan berdampak pada Pilkada 2018. Ia bahkan membandingkan dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebutnya tidak menjunjung demokrasi.
“Jadi Pilkada Jakarta tidak menyebabkan apa-apa dan bukan politisasi agama, itu bisa terjadi di mana saja. (Donald) Trump apa yang dia katakan, pokoknya Islam tidak boleh dan melarang Islam masuk. Justru Trump lebih membahayakan demokrasi, dia lebih keras berbicara keagamaan dibanding kita,” ujarnya.
Berita Terkini Lainnya
