WHO Duga Jumlah Kasus Ebola di Kongo Bisa Empat Kali Lebih Besar
- WHO memperkirakan jumlah kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo bisa dua hingga empat kali lipat dari data resmi, dengan lebih dari 700 kematian sejak wabah diumumkan Mei 2026.
- Wabah Ebola spesies Bundibugyo menyebar cepat ke lima provinsi dan Uganda, sementara banyak pasien meninggal sebelum sempat dirawat karena keterbatasan fasilitas serta belum adanya vaksin resmi.
- Penanganan wabah terancam terganggu akibat tenaga kesehatan di Ituri mengancam mogok kerja karena gaji dan bonus tertunda dua bulan, meski mereka tetap merawat pasien dalam kondisi sulit.
Jakarta, IDN Times – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo (DRC) diduga memiliki skala yang jauh lebih besar dibandingkan data resmi pemerintah. Lembaga itu memperkirakan jumlah kasus riil di lapangan sedikitnya mencapai dua kali lipat, bahkan dapat menyentuh empat kali lipat dari angka yang telah tercatat.
Data resmi terbaru menunjukkan penyakit demam berdarah tersebut telah menginfeksi sekitar 1.960 hingga 1.963 orang dengan korban jiwa lebih dari 700 orang. Wabah itu pertama kali terdeteksi dan diumumkan pada 15 Mei 2026. WHO kemudian menyampaikan perkiraan besarnya penyebaran wabah tersebut melalui Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan, Chikwe Ihekweazu.
“Skala wabah ini setidaknya dua hingga empat kali lipat dari jumlah kasus yang telah kami temukan,” ujar Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO, Chikwe Ihekweazu, kepada para jurnalis di Jenewa, dilansir France24.
1. WHO mencatat penyebaran wabah meluas ke sejumlah wilayah
Menurut pemodelan WHO, wabah ini menjadi salah satu epidemi Ebola terbesar ketiga yang pernah tercatat sekaligus mencatat laju pertumbuhan paling cepat dalam waktu satu bulan. Virus tersebut menyebar melalui kontak erat dengan penderita maupun cairan tubuh yang terinfeksi.
Sebanyak lebih dari 90 persen kasus ditemukan di Ituri, provinsi kaya mineral di timur laut Kongo yang selama ini kerap dilanda konflik kelompok bersenjata. Selain itu, penyebaran virus telah menjangkau lima provinsi di DRC dan meluas ke negara tetangga, Uganda, yang melaporkan 20 kasus termasuk dua kematian.
WHO juga menjelaskan wabah ini dipicu virus Ebola spesies Bundibugyo yang tergolong langka. Hingga kini belum tersedia vaksin maupun pengobatan resmi yang disetujui untuk menangani strain tersebut sehingga penularannya terus melampaui kapasitas respons otoritas nasional dan kemitraan internasional.
2. WHO menemukan banyak pasien meninggal sebelum mendapat perawatan
Ihekweazu menyampaikan banyak kasus baru berakhir dengan kematian di rumah atau lingkungan komunitas sebelum pasien sempat dibawa ke fasilitas kesehatan. WHO menilai kondisi tersebut membuat jumlah penularan sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan data yang berasal dari rumah sakit.
WHO juga melaporkan kapasitas tempat tidur di pusat perawatan kini telah melampaui 700 unit. Selain itu, kemampuan laboratorium diperluas dan tingkat pelacakan kontak telah mendekati 80 persen.
Laporan WHO turut mencatat konfirmasi harian sempat melonjak hingga lebih dari 80 kasus dalam satu hari. Lembaga itu menyebut peningkatan angka harian tersebut menunjukkan sistem deteksi epidemi mulai semakin matang sehingga lebih sedikit kasus yang lolos dari pemantauan medis.
3. Tenaga kesehatan mengancam menghentikan layanan Ebola
Upaya penanganan wabah menghadapi hambatan setelah para dokter dan tenaga kesehatan di pusat perawatan Ebola mengancam melakukan mogok kerja total. Laporan Al Jazeera menyebut upah dan bonus mereka belum dibayarkan selama dua bulan.
Aksi protes sempat terjadi di Pusat Perawatan Rwampara, Provinsi Ituri, yang menjadi episentrum wabah dengan 384 kasus dan 89 kematian. Data Institut Kesehatan Masyarakat Nasional DRC juga menunjukkan 112 tenaga medis terinfeksi Ebola, sementara 35 orang di antaranya meninggal dunia.
“Sejak 15 Mei 2026, kami telah merawat pasien Ebola tanpa dibayar. Kami terus merawat mereka karena sumpah kami, tetapi kami bekerja di bawah kondisi yang sangat sulit,” kata Pascal Bahoya, salah satu dokter di Pusat Perawatan Rwampara kepada kantor berita AFP.
Menteri Kesehatan DRC, Samuel Roger Kamba, membenarkan keterlambatan pembayaran hak tenaga kesehatan tersebut. Ia menyebut kendala itu dipicu persoalan organisasional dalam proses verifikasi daftar manifes pegawai karena terdapat indikasi pencantuman nama fiktif yang tak terlibat langsung dalam penanganan wabah di lapangan.
