Pro Kontra Pansus Pemilu 2019, Sidang Paripurna DPR Dihujani Interupsi
Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan V tahun sidang 2018-2019. Salah satu agenda dalam sidang tersebut adalah membahas dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pemilu 2019.
Hujan interupsi oleh sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi mewarnai jalannya sidang, setelah Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga menjadi pemimpin sidang, mempersilakan para anggota dewan untuk menyampaikan pendapatnya.
1. Fraksi PKS mengawali interupsi soal pembahasan Pansus Pemilu 2019
Fraksi PKS yang diwakili oleh Ledia Hanifa menjadi pembuka interupsi, ia menyebut bahwa banyak pasal di Pemilu 2019 yang harus diawasi, seperti penghitungan suara hingga banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia.
"Terkait persoalan pemilu tersebut, kami memandang perlu hak angket DPR RI yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pansus penyelenggara Pemilu 2019," kata Ledia saat menyampaikan pendapatnya.
2. Fraksi Nasdem sebut Pemilu 2019 atas kesepakatan bersama
Pernyataan Ledia langsung disanggah oleh anggota dewan dari Fraksi Nasdem Jhonny G Plate. Ia menyebut, pihak-pihak yang menyatakan ada kecurangan pada Pemilu 2019 merupakan pendapat yang tidak masuk akal.
Pasalnya, pemilu kali ini berlandaskan atas legislasi primer yang dibicarakan bersama antara DPR dan pemerintah. Sehingga, semua yang menjadi kekurangan dalam pemilu ini merupakan hasil pembahasan bersama yang telah disepakati.
"Oleh sebab itu, saya menolak pembentukan tim pansus pemilu sebelum hasil pemilu yang resmi keluar dari KPU. Kita boleh mengawasi, tapi kita tidak boleh men-judge KPU dengan hal-hal negatif," ujar Jhonny.
3. Fraksi Golkar sebut pansus pemilu tidak perlu dibuat
Senada dengan Jhonny, anggota dewan dari Fraksi Golkar Misbakhun menginterupsi bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak ada rekayasa oleh pihak mana pun.
Ia meminta agar semua elemen masyarakat mau mengawal jalannya pesta demokrasi tersebut hingga pada masa akhir penghitungan suara dan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jadi, saya rasa pansus pemilu ini tidak perlu dibuat. Adapun mengenai masalah kemarin petugas KPPS, akan kita evaluasi nanti agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di pemilu berikutnya," terang Misbakhun.
4. Fraksi Gerindra minta pansus Pemilu 2019 segera dibuat
Merasa tidak sepakat dengan pernyataan Mishbakun, Bambang Haryo dari Fraksi Gerindra dengan tegas menyebut bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 dinilainya sangat buruk karena banyak menelan korban jiwa baik dari pihak penyelenggara maupun aparat keamanan, hingga temuan adanya kecurangan yang merugikan salah satu pihak.
"Kami dari Fraksi Gerindra setuju segera membentuk pansus pemilu yang di mana sangat dibutuhkan. Kalau perlu adanya investigasi daripada hal yang berhubungan dengan kecurangan maupun kecelakaan-kecelakaan kerja, yang terjadi dalam pemilu ini," tegas Bambang.
