Jakarta, IDN Times - Pemerintah harus dapat menghadirkan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam pemberian layanan.
Presiden Prabowo Minta Pelayanan Publik Memungkinkan Berbasis Digital
Intinya Sih
5W1H
- Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi agar layanan publik lebih cepat, mudah diakses, dan tidak membuat masyarakat harus mengantre atau berpindah antar kantor.
- Pemerintah telah menghadirkan 313 Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah sebagai wujud tanggung jawab negara menyediakan akses terpadu hingga 150 jenis layanan dalam satu tempat.
- Digitalisasi pelayanan publik diarahkan untuk menciptakan sistem terintegrasi berbasis kebutuhan manusia, memperkuat inklusivitas, serta mewujudkan konsep Satu Negara Satu Pengalaman bagi seluruh warga.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Arahan ini disampaikan dalam Taklimat Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026). Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan yang disediakan pemerintah.
“Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi,” jelas Presiden Prabowo.
1. Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bentuk tanggung jawab negara
Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan yang layak. Arahan ini diwujudkan dalam bentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan satu tempat terpadu yang menyediakan berbagai pelayanan dari instansi pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, hingga swasta.
“Kita juga telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan,” lanjut Presiden.
Jumlah MPP yang telah ada mencapai 62 persen dari total 514 kabupaten dan kota. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai instansi pembina pelayanan publik terus mendorong dan mendampingi pemerintah daerah untuk menghadirkan MPP agar setiap masyarakat Indonesia dapat merasakan kemudahan akses dan kecepatan pelayanan tanpa terkecuali.
2. Pentingnya integrasi dan penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi
Presiden juga meminta agar capaian MPP fisik ini segera diimbangi dengan digitalisasi pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi sehingga kemudahan akses pelayanan publik dapat menjangkau lebih luas. Digitalisasi pemerintahan dapat menciptakan sistem yang terintegrasi sehingga mampu menyederhanakan birokrasi.
“Digitalisasi mutlak harus dilakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama,” lanjut Presiden.
Menteri PANRB Rini Widyantini usai Sidang Kabinet Paripurna menyampaikan bahwa saat ini digitalisasi pelayanan publik tengah dikembangkan sebagai upaya transformasi pelayanan publik. Digitalisasi dalam pelayanan publik diharapkan dapat mengakselerasi pelayanan publik yang berbasis masyarakat.
3. Menuju transformasi pelayanan berbasis human-centered public service
Digitalisasi pelayanan juga berfungsi sebagai penguatan inklusivitas pelayanan publik dalam menghadirkan layanan terintegrasi agar seluruh kanal bekerja sebagai satu ekosistem. Menteri Rini mengatakan bahwa ketersediaan layanan digital dapat mengintegrasikan layanan dalam kanal digital yang lebih mudah diakses serta memperkuat back-office agar pelayanan langsung, mandiri, dan bergerak dapat menjadi lebih efisien.
“Layanan digital tidak akan menggantikan pelayanan publik, melainkan membuat setiap kanal layanan bekerja lebih terpadu menuju Satu Negara Satu Pengalaman,” ungkap Menteri Rini.
Transformasi ini akan menghadirkan pelayanan publik yang berbasis pada kebutuhan manusia dari lahir hingga tutup usia atau human-centered public service. Dengan demikian, transformasi pelayanan publik bukan hanya berfokus pada peningkatan tata kelola, melainkan juga dibangun berdasarkan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan. (WEB)
