Ini Prosedur bagi Paslon untuk Daftar Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 17 tahun 2009 mengenai pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden wajib diajukan ke MK 3X24 jam sejak penetapan secara nasional hasil perolehan suara pemilu presiden dan wapres oleh KPU. Artinya, permohonan itu dapat diajukan di luar jam kerja.

Bila menggunakan skenario KPU yang mengumumkan hasil pemilu pada 20 Maret 2024, maka pendaftaran permohonan sudah diterima paling lambat pada 23 Maret 2024. 

Peraturan MK pasal 5 juga menyebut bahwa permohonan itu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 12 rangkap. Dokumen permohonan itu harus diteken oleh pemohon (paslon) atau kuasa hukumnya yang diberi surat kuasa khusus dari pemohon. 

Berikut dokumen yang harus dilampirkan di dalam permohonan gugatan sengketa pemilu:

Sementara, di pasal sembilan tertulis apa saja yang bisa diklasifikasikan sebagai bukti dan dapat diajukan di sidang MK:

Sementara, di dalam sidang MK nanti, pihak yang akan berhadapan bukan paslon 01 melawan paslon 02. Melainkan dua paslon yang menggugat berhadapan dengan KPU. Hal itu lantaran obyek perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU. 

Sesuai pasal 3 di Peraturan MK nomor 17 tahun 2009, berikut pihak yang saling berhadapan di PHPU:

Paslon 02, Prabowo-Gibran juga bisa ikut hadir di sidang MK. Namun, mereka disebut sebagai pihak terkait. Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB), Fahri Bachmid menjelaskan paslon nomor urut 02 menjadi pihak terkait lantaran mereka akan terdampak dari putusan sengketa PHPU tersebut. 

Namun, sesuai aturan di pasal 3, pihak terkait nantinya akan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sementara, di pasal 6 Peraturan MK nomor 17 tahun 2009, tertulis sidang perdana sengketa pilpres diselenggarakan tiga hari sejak permohonan masing-masing paslon diregistrasi oleh panitera di MK. Baik pemohon dan KPU wajib diberi tahu tanggal sidang pertama paling lambat 1X24 jam sebelum persidangan dimulai. 

Sidang perdana beragendakan pemeriksaan pendahuluan. Di dalam pasal 7 Peraturan MK tertulis, sidang perdana itu terbuka untuk umum dan dihadiri oleh panel hakim yakni minimal tiga hakim konstitusi. 

"Dalam pemeriksaan pendahuluan, panel hakim atau pleno hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Selain itu, hakim wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan bila terdapat kekurangan," demikian isi pasal 7 ayat (2) Peraturan MK. 

Sedang inti baru dimulai bila agendanya berisi pemeriksaan persidangan. Sidang pemeriksaan itu minimal harus diikuti oleh tujuh hakim konstitusi. 

Sementara, di pasal 8 ayat (3) tertulis proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan berikut:

Sementara, hakim konstitusi Anwar Usman dilarang ikut serta mengadili sengketa pilpres 2024. Hal itu merupakan keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada November 2023 lalu. Anwar terbukti melanggar kode etik secara berat terkait putusan perubahan batas usia minimum untuk menjadi capres dan cawapres. 

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi," ujar Jimly pada tahun lalu. 

Jimly menjelaskan, Anwar dinilai melanggar Sapta Karsa Hutama tentang prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, kecakapan, independensi, dan kepantasan serta kesopanan. Putusan itu merupakan satu dari lima amar putusan yang disampaikan oleh Jimly. 

"Kedua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi," katanya. 

Pemberhentian ini tidak bermakna ia dipecat dari institusi tempatnya bekerja. Ia tetap menjadi hakim konstitusi namun tak lagi duduk sebagai ketua. 

"Kelima, hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan" tutur dia lagi. 

Sedangkan, keterlibatan hakim konstitusi Arsul Sani akan dibahas di sidang sengketa pemilu oleh MK. Sebab, Arsul dulu merupakan petinggi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, selama 20 tahun digelar pemilu presiden, MK belum pernah memerintahkan agar hasilnya diulang. Apalagi dalam pemilu 2024, diperkirakan bakal ada dua gugatan sengketa pilpres yang disidangkan.

Meskipun begitu, Mahfud MD sebagai mantan Ketua MK mengaku pernah membatalkan beberapa hasil pemilu. Tetapi, di level kepala daerah. Maka, menurutnya penggugat hasil pemilu tidak selalu berakhir kalah. 

"Jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab, memang sering terjadi kecurangan itu terbukti secara sah dan meyakinkan," ujar Mahfud di Fakultas Kedokteran, Salemba, Jakarta Pusat pada 17 Februari 2024 lalu. 

Ia kemudian memberikan contoh gugatan Khofifah Indar Parawansa saat kalah melawan Soekarwo di Pilgub Jawa Timur 2008 lalu. Mahfud kala itu membatalkan hasilnya dan meminta agar pemilu diulang.