Istana Bantah Hubungan Jokowi-Prabowo Retak
- Presiden terpilih Prabowo Subianto sindir pihak haus kekuasaan di Kongres PAN
- Staf Khusus Presiden bantah hubungan Jokowi-Prabowo retak, anggapnya hanya adu domba
Jakarta, IDN Times - Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat menyindir pihak yang haus kekuasaan bisa merugikan bangsa di Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Sabtu (26/8/2024). Pernyataan Prabowo kemudian dinilai hubungannya dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo mulai retak.
Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro membantah hubungan Jokowi dan Prabowo rusak. Dia mengatakan, isu itu dibuat hanya untuk adu domba.
“Jika ada mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih saat ini retak adalah upaya menganggu agenda keberlanjutan pemerintahan,” ujar Juri dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).
1. Staf Khusus Presiden heran dengan munculnya isu hubungan Jokowi dan Prabowo retak
Dalam kesempatan itu, Juri merasa heran dengan munculnya isu hubungan Jokowi dan Prabowo retak. Padahal, kata dia, Prabowo juga sedang menyusun program keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi.
“Di mana letak keretakannya? Itulah yang menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden terpilih tegas menampik berbagai spekulasi, rumor bahkan upaya-upaya politik yang bertujuan mengadu domba dengan Presiden Joko Widodo," tuturnya.
“Politik adu domba itu politik usang, sangat tidak disukai oleh masyarakat kita. Jadi, berhentilah membangun narasi dan spekulasi yang bersifat pecah belah kita sebagai bangsa,” sambungnya.
2. Politik itu harus bisa kendalikan kekuasaan untuk memperbaiki kehidupan rakyat
Sebelumnya, Prabowo mengatakan, arti politik berdasarkan buku yang dipelajari bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat.
"Itu arti politik yang diajarkan di fakultas. Keinginan, kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat," kata Prabowo di Kongres ke-6 PAN.
Menurutnya, pelaksanaan politik harus memiliki kekuasaan. Prabowo menyebut, kekuasaan diberikan oleh rakyat.
"Kemudian dalam pelaksanaannya, ya politik mengatur kekuasaan. Dan karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki keinginan rakyat, perlu untuk berkuasa. Perlu untuk mendapat kekuasaan," ucap Prabowo.
"Tetapi, kita memlilih untuk mendapat kekuasaan, meraih kekuasaan dengan minta izin dari rakyat. Kita datang ke rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita," sambungnya.
3. Haus kekuasaan akan merugikan bangsa
Menteri Pertahanan RI itu menyindir pihak yang haus kekuasaan bisa merugikan bangsa. Dia merasa heran kekuasaan hendak dibeli.
"Itu yang dijalankan oleh semua partai politik, itu yang dijalankan walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur oleh kekuataan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat, nah ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa," imbuhnya.
