Tabrakan KA vs KRL, DPR: Benahi Pelintasan Sebidang Jadi Lebih Modern
- Ridwan Bae menyoroti tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur, mendesak modernisasi pelintasan sebidang serta percepatan pembangunan flyover atau underpass demi keselamatan transportasi.
- Syaiful Huda mengungkap ada sekitar 2.600 titik pelintasan sebidang tanpa penjagaan di Indonesia, yang sering memicu kecelakaan dan perlu segera dibenahi oleh pemerintah serta pihak terkait.
- PT KAI memastikan seluruh biaya pengobatan dan pemakaman korban ditanggung penuh, dengan penanganan korban terpusat di sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Golkar, Ridwan Bae menyoroti tragedi tabrakan maut antara Kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026). Pelintasan sebidang harus dibenahi menjadi lebih modern.
Menurut dia, praktik penggunaan palang manual yang dioperasikan masyarakat berisiko tinggi, sehingga perlu ditingkatkan melalui sistem yang lebih modern. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan flyover atau underpass di wilayah dengan lalu lintas tinggi agar dipercepat untuk meminimalkan potensi kecelakaan.
"Penggunaan palang manual yang dioperasikan masyarakat masih berisiko tinggi, sehingga perlu ditingkatkan melalui sistem yang lebih modern," kata Ridwan Bae kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).
1. Investigasi menyeluruh diperlukan dalam insiden ini
Lebih jauh, Ridwan Bae juga menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem persinyalan dan komunikasi operasional. Menurutnya, sistem informasi yang real-time terhadap masinis harusnya mampu mencegah insiden tabrakan.
"Adanya jeda waktu antara insiden awal dan tabrakan susulan menunjukkan perlunya investigasi lebih lanjut, baik dari aspek human error maupun keandalan teknologi," kata dia.
Oleh karena itu, Anggota Fraksi Golkar DPR RI ini mendorong evaluasi menyeluruh dan investigasi transparan guna memulihkan kepercayaan publik serta memastikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam transportasi kereta api.
2. Sebanyak 2.600 titik pelintasan sebidang tanpa penjagaan
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Syaiful Huda turut menyoroti tingginya jumlah pelintasan sebidang yang sering menganggu perjalanan kereta api jarak jauh maupun KRL.
Hal ini disampaikan menyikapi tragedi tabrakan maut antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4/2026). Ia mengatakan perlintasan sebidang JPL 85 dekat Stasiun Bekasi Timur tersebut adalah perlintasan tanpa penjagaan.
"Dalam catatan kami saat ini ada sekitar 3.000-4.000 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, di mana mayoritas perlintasan sebidang ini tanpa penjagaan sehingga kerap memicu kecelakaan kereta," kata Huda kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).
Dia mengatakan, saat ini hanya 1.200 lebih titik pelintasan sebidang yang dijaga baik oleh PT KAI, Pemda, maupun Dishub. Sementara ada 2.600 titik lainnya tanpa penjagaan. Sedangkan sisanya adalah perlintasan liar.
"Dari informasi yang kami terima pelintasan sebidang JPL 85 dekat Stasiun Bekasi Timur adalah perlintasan tanpa penjagaan," kata dia
3. KAI tanggung seluruh biaya korban
PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan menanggung seluruh korban dalam insiden kecelakaan maut KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. KAI menegaskan seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan KAI.
VP Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan duka cita dan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan.
Anne mengatakan, penanganan terhadap korban dipusatkan di beberapa fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian ini serta permohonan maaf kepada seluruh pelanggan. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak agar proses penanganan berjalan dengan baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).
