Jokowi Sentil Menterinya, Demokrat: Presiden Cuci Tangan
Jakarta, IDN Times - DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut, aksi Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang menegur menteri-menterinya untuk tidak bicara soal perpanjangan masa jabatan tiga periode hanya bentuk cuci tangan pemerintah atas wacana yang beredar.
Herzaky menilai, Presiden tidak mampu menghentikan kegaduhan di masyarakat, termasuk gagal menekan harga komoditas yang terus naik. Padahal, kata Herzaky, seluruh tanggung jawab itu berada di tangan Presiden.
“Aksi semprot dan teguran Presiden kepada para menterinya yang diumbar ke publik, membuat rakyat melihatnya Presiden sedang menyalahkan para pembantunya. Cuci tangan atas permasalahan dan ketidakmampuan pemerintahan saat ini dalam memastikan sembako dan BBM tersedia dengan harga terjangkau untuk rakyat,” kata Herzaky saat dihubungi IDN Times, Jumat (8/4/2022).
1. Pernyataan Jokowi dinilai ambigu
Herzaky menilai, Jokowi sebaiknya menekankan bahwa dirinya menolak jabatan presiden tiga periode, bukannya malah menegur menteri. Jokowi juga idealnya memberikan pernyataan bahwa akan fokus untuk memulihkan ekonomi masyarakat dalam dua tahun terakhir masa jabatannya.
Ia menilai, sentilan Jokowi kepada menterinya merupakan pernyataan ambigu yang bisa memunculkan persepsi bahwa pihak-pihak tertentu boleh berusaha untuk melanggengkan kursi jabatan presiden hingga tiga periode.
“Kalau memberikan pernyataan yang ambigu seperti ini, ada persepsi yang muncul kalau membicarakannya tidak boleh, tapi langsung berusaha saja agar bisa terwujud,” ucapnya.
2. Demokrat usul reshuffle kabinet
Lebih lanjut Kepala Badan Komunikasi Partai Demokrat ini mengusulkan, perlu ada perombakan kursi menteri (reshuffle) jika memang menteri yang ada dalam kabinet saat ini dinilai tidak bisa membantu presiden.
“Kalau memang dirasa para pembantunya tidak bisa melaksanakan visi misi Presiden, menunjukkan kinerja yang diharapkan, lalu mengapa Presiden tidak menggantinya saja dengan sosok lain yang diyakini lebih mampu? Bukan malah mengumbar kemarahan ke publik,” kata dia.
3. Larangan menteri bicara 3 periode
Sebelumnya, Presiden Jokowi melarang semua menterinya bicara soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan tiga periode.
Peringatan tersebut disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4/2022).
“Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan," kata Jokowi.
