Kala Wamendagri Bima Arya dan Wali Kota Bandung Ngeronda Bareng
- Aktivasi Siskamling sesuai arahan Prabowo
- Bahas demokrasi tak boleh ganggu ketertiban
- Mendagri dorong kepala daerah aktivasi kembali Siskamling
Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto meninjau langsung pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (8/9/2025) malam. Dengan mengenakan kupluk dan setelan kasual hangat layaknya petugas jaga malam, Bima ikut “ngeronda” bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta masyarakat setempat.
Pada kesempatan itu, Bima melihat dari dekat pelaksanaan program yang dikenal dengan “warga jaga warga, warga jaga kota”. Bersama rombongan, Bima memantau kegiatan di beberapa Rukun Warga (RW) di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.
1. Aktivasi Siskamling sesuai arahan Prabowo
Bima menyampaikan, Presiden RI, Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar seluruh daerah mengaktifkan kembali Siskamling sebagai upaya memperkuat kebersamaan, soliditas, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi yang tidak diinginkan. Ia juga menyampaikan salam hormat serta apresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada Wali Kota Bandung dan jajaran yang telah berikhtiar maksimal menjaga kondusivitas Kota Bandung.
“Arahan Presiden, Pak Wali, jelas dan tegas untuk mengaktivasi satu kultur, satu budaya, satu sistem yang sudah lama sebetulnya ada di kita, tetapi sering kita lupakan dan hari ini dibutuhkan, yaitu Siskamling,” katanya.
Dari hasil pengamatannya, Bima menilai Kota Bandung menjadi salah satu daerah tercepat dalam mengaktifkan Siskamling. Menurutnya, semangat Siskamling adalah semangat menjaga kota yang dicintai bersama. Untuk itu, Mendagri meminta seluruh kepala daerah agar segera turun langsung ke wilayah dan menggerakkan masyarakat supaya Siskamling kembali berjalan.
“Presiden menyampaikan kepada Pak Mendagri, dan Pak Mendagri menugaskan saya beserta jajaran Kemendagri untuk memastikan seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota menggerakkan, mengaktivasi Siskamling. Warga jaga warga, lingkungan dijaga bersama,” ujarnya.
2. Bahas demokrasi tak boleh ganggu ketertiban
Bima lantas membahas soal demokrasi memberi ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat, selama berada dalam koridor yang tepat dan tidak mengganggu ketertiban. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar semua pihak dapat membedakan mana gerakan murni yang menjadi aspirasi warga, dan mana yang bukan.
“Siskamling ini bukan untuk membungkam, bukan. Bukan untuk mengunci aspirasi-aspirasi warga, bukan. Tapi Siskamling ini untuk memastikan tidak ada provokasi, tidak ada warga yang berniat lain yang berbeda, sehingga keamanan dan ketertiban itu terganggu,” ungkapnya.
Ia menegaskan, bila ditemukan indikasi mencurigakan seperti orang tak dikenal atau informasi yang meresahkan, maka seluruh unsur bisa merespons bersama. Menurutnya, Siskamling yang dilakukan secara berkesinambungan merupakan langkah baik dari warga untuk warga dalam menjaga keamanan lilingkungan.l
“Sebetulnya ini secara permanen baik sekali. Jadi ini momentum yang baik untuk menghidupkan kembali. Dulu kan di masa-masa 80-an, 90-an Siskamling ini setiap hari. Cuma mungkin hari ini ada penekanan khusus ya, sehingga kepala daerah turun,” imbuh dia.
3. Mendagri dorong kepala daerah aktivasi kembali Siskamling
Sebelumnya, Mendagri, Tito Karnavian mendorong agar kepala daerah kembali mengaktifkan kegiatan Siskamling. Kebijakan ini perlu kembali digencarkan untuk mengantisipasi adanya kericuhan akibat demo.
"Kami meminta kepada seluruh daerah mengaktifkan Siskamling di tingkat RW, RT, itu adalah adalah sistem lama kita, sistem keamanan lingkungan," kata Tito dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
Tito tak memungkiri, kegiatan berpatroli oleh sekelompok warga secara bergantian untuk menjaga keamanan lingkungan ini sudah tidak dijalankan lagi di beberapa daerah. Padahal, Siskamling dinilai efektif untuk menjaga ketertiban.
"Ada yang masih jalan, ada juga yang sudah tidak menjalankan. Untuk menjaga situasi daerah Lingkungan RT, RW masing-masing," tuturnya.
Selain itu, Tito juga meminta agar kepala daerah yang wilayahnya masih rawan untuk bersiaga di tempat, tidak berpergian meninggalkan daerahnya.
"Kemudian semua kepala daerah agar dalam kondisi yang kita anggap penilaian nasional atau penilaian daerah masing-masing Dianggap masih rawan. Kepala daerah harus ada di tempat. Mengendalikan situasi bersama dengan Forkopimda," imbuh dia.
