Karding Lapor Prabowo, Mau Cabut Moratorium Kirim PMI ke Timur Tengah
- Menteri P2MI ingin membuka kerja sama PMI ke Arab Saudi
- Karding ingin mencabut moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah
Jakarta, IDN Times - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Karding, ingin membuka kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Selain itu, Karding juga ingin melapor ke Prabowo tentang pembentukan desk perlindungan pekerja migran.
"Pertama, telah dibentuk desk perlindungan pekerja migran. Kedua, tentang rencana kita untuk membuka kerja sama dengan Arab Saudi. Kita ketahui selama ini sedang proses moratorium," ujar Karding di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Juma (14/3/2025).
1. Ingin cabut moratorium
Dalam kesempatan itu, Karding mengaku ingin mencabut moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah. Menurutnya, wilayah Timur Tengah memiliki potensi besar untuk penempatan PMI.
"Moratorium kalau dibuka lebih cepat, lebih baik karena potensi besar," kata dia.
Diketahui, moratorium penempatan PMI sektor domestik ke Timur Tengah pada 2015 dan hingga kini belum dicabut.
2. Desk perlindungan pekerja migran di bawah Menko Polkam
Karding kemudian menjelaskan, desk perlindungan pekerja migran di bawah kepemimpinan Menko Polkam, Budi Gunawan. Nantinya, desk tersebut akan memperbaiki tata kelola dalam proses penempatan PMI.
"Kedua, akan tentu meminimalisir kejadian kekerasan, human trafficking yang terjadi di luar negeri," ucap dia.
3. Prosedur harus diperbaiki
Dia mmengatakan, hal yang paling utama akan diperbaiki adalah mekanisme prosedur penempatan PMI. Sebab, kata dia, 95 persen PMI ditempatkan di negara tertentu tanpa prosedur yang benar.
"Undang-undang kita perbaiki, regulasi, layanan harus kita perbaiki, menindak calo dan sindikat yang ada, perlu sosialisasi yang masif agar orang mengerti bekerja secara prosedural dan aman," ujar dia.
"Kita kunci perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral penting kalau kita kunci perlindungan, di situ kuncinya dan memastikan negara tersebut tidak menerima pekerja ilegal," ucap dia.
