Karut Marut Data Bantuan BPNT dan PKH, Ini Kata Dinsos Tuban
Tuban, IDN Times - Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban Joko Sarwono mengatakan, karut marut data penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Progam Keluarga Harapan (PKH) di Tuban disebabkan karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pendamping. Praktik penyelewengan bantuan bagi keluarga miskin di Tuban ini terjadi di dua Kecamatan, yakniTambakboyo dan Kerek. Para pendamping memutus dan mencabut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara sepihak.
1. Ada bukti transfer bantuan dari kementerian sosial
Padahal, fakta di lapangan KPM yang diputus secara sepihak oleh petugas pendamping bantuan tersebut masih memenuhi syarat sebagi penerima bantuan. Bahkan, Dinsos menemukan kartu KKS milik KPM yang diputus masih terdapat bukti transaksi bantuan uang dari Kemensos RI.
"Jadi, fakta di lapangan oknum pendamping bermain. Sehingga, membuat data menjadi rancu," kata Joko.
2. Dinsos temukan oknum pendamping melakukan intimidasi terhadap KPM
Selain itu, lanjut Joko, Dinsos juga menemukan adannya praktik intimidasi yang dilakukan oknum pendamping terhadap KPM. Yakni dengan mencoret daftar penerima progam BPNT dan PKH apabila berani melaporkan penyelewengan kartu KKS ke pihak Dinas.
"Pendamping juga mengancam akan mencoret daftar nama mereka (KPM). Ini tidak bisa kami biarkan," tegasnya.
3. Oknum pendamping yang nakal bakal diberikan sanksi
Rencananya, Dinsos akan memberikan sanksi tegas kepada setiap oknum pendamping yang bermain dalam penyelewengan bantuan tersebut. Pihaknya juga berpesan kepada KPM yang pernah mendapatkan intimidasi dari oknum pendamping agar jangan takut untuk melaporkan kepada Dinsos.
"Jangan takut kami Dinsos bersama kalian,"lanjutnya.
4. Mahasiswa diminta mengawal bantuan agar tepat sasaran
Sementara, terkait desakan yang meminta Dinsos agar membuka data secara transparan, Joko mempersilakan mahasiswa untuk ikut mengawal bantuan ini. Supaya bantuan juga bisa sampai ke tangan yang membutuhkan.
"Kami mempersilakan mahasiswa dan saya tidak akan menghalang-halangi. Kami akan sampaikan apa adanya. Kalau menemukan oknum pendamping yang bermain, laporkan, kami akan tindak tegas," tukasnya.
