Kasus Warga Sipil Tewas, Jokowi: Jika Perlu Adukan ke Komnas HAM
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan masyarakat bisa mengajukan pengaduan ke lembaga independen seperti Komnas HAM jika merasa ada yang tidak adil dalam penegakkan hukum.
Jokowi menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, seperti tewasnya empat warga Sigi dan enam orang anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).
"Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM. Di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya," kata Jokowi dalam keterangan persnya melalui YouTube Sekretraiat Presiden, Minggu (13/12/2020).
1. Siapa pun harus patuh pada hukum, termasuk aparat penegak hukum
Kedutaan Tiongkok Dijaga Ketat Aparat Kepolisian dengan Kawat Berduri (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia) Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga siapa pun harus patuh terhadap hukum, termasuk para aparat penegak hukum.
"Aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya. Melindungi HAM dan menggunakan kewenangan, menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur," ujarnya.
2. Jokowi meminta seluruh pihak mengikuti prosedur hukum dan proses peradilan
IDN Times/Galih Persiana Jokowi menegaskan jika ada perbedaan pendapat tentang proses hukum, maka mekanisme hukum bisa digunakan. Ia meminta seluruh pihak mengikuti prosedur hukum dan proses peradilan.
"Hargai keputusan pengadilan," katanya.
3. Masyarakat tidak boleh semena-mena terhadap hukum
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) Jokowi juga mengatakan masyarakat tidak boleh melanggar hukum dengan semena-mena. Sebab, hal itu dapat merugikan masyarakat luas.
"Apalagi membahayakan bangsa dan negara, dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun," katanya.
