Kemen PPPA Akan Perkuat Call Center SAPA 129 dengan Teknologi AI
- Wakil Menteri PPPA ingin mengintegrasikan layanan SAPA 129 dengan teknologi AI untuk mempercepat pelayanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak di seluruh Indonesia.
- Penggunaan teknologi AI membutuhkan waktu agar bisa diintegrasikan ke seluruh wilayah, namun infrastruktur dan sumber daya manusia juga harus dipersiapkan.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengatakan, pihaknya berupaya mengintegrasikan program layanan SAPA 129 dengan teknologi AI.
SAPA 129 adalah hotline layanan Sahabat Perempuan dan Anak dengan nomor telepon 129 yang dimiliki pemerintah melalui Kemen PPPA. Dia mengatakan, penguatan call center dengan AI akan mempercepat pelayanan pengaduan di seluruh wilayah di Indonesia.
"Call center, SAPA 129 yang akan diperkuat, kita tidak berbicara infrastruktur, tapi kita membutuhkan infrastruktur. Kita tidak bicara teknologi, tapi dengan kemajuan teknologi apalagi AI, kita bisa menggunakan teknologi menjadi sumber alat untuk lebih cepat berintegrasi dengan seluruh kabupaten," kata dia dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI), Senin (28/4/2025).
Diketahui, Kemen PPPA memiliki hotline layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau Whats App 08-111-129-129. Kontak ini digunakan untuk pengaduan masyarakat yang melihat, mendengar, dan mengetahui adanya tindak kekerasan di sekitar.
1. SAPA 129 jadi ujung tombak aduan kekerasan
Meski demikian, kata dia, wacana penggunaan dukungan teknologi AI ini membutuhkan waktu agar bisa diintegrasikan ke seluruh Indonesia. Hal itu karena SAPA 129 jadi ujung tombak di setiap wilayah untuk urusan pengaduan kekerasan perempuan dan anak.
"Tapi ujungnya adalah, kami dari Kementerian ingin infrastruktur dan teknologi itu menjadi alat untuk kita," kata dia.
2. Infrastruktur penting, tapi SDM berkualitas prioritas utama
Selain mempersiapkan infrastrukturnya, kata Veronica, sumber daya manusia yang ada juga harus mampu mengoperasikan dan punya kapasitas pelayanan. Hal ini kata Veronica jadi salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan human recourse develompment atau pembanguan SDM.
"Jadi semua sisi dari kita harus punya kiblat yang sama, membangun SDM. Kalau kita punya infrastruktur UPTD, target kita bukan infrastrukturnya, tapi harus ada infrastruktur. Target kita adalah kualiti nggak SDM-nya," ujar dia.
3. SDM kuat untuk perlindungan korban
Veronica mengatakan, kualitas SDM menjadi kunci utama dalam penanganan korban kekerasan. Jika SDM belum memadai, pemerintah daerah harus aktif menggandeng LSM, NGO, atau organisasi masyarakat yang sudah berpengalaman di lapangan.
Dia mengatakan, kerja perlindungan korban tidak mengenal jam kerja 8-5, melainkan membutuhkan komitmen penuh waktu untuk mempercepat bantuan. Setiap pelatihan dan alokasi dana, baik fisik maupun nonfisik, harus berorientasi pada pembentukan SDM yang kuat. Kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama agar korban bisa segera mendapatkan pertolongan yang layak dan tepat sasaran.
"Nah itu menjadi target pertambangannya kita, untuk dana-dana yang keluar non-fisik dan maupun dana yang dikeluarkan fisik, tujuannya adalah SDM," kata dia.
