Kemenko PMK Kawal Kasus Tewasnya Dokter Aulia
- Kemenko PMK gelar rakor dengan Kemendikbud dan Kemenkes terkait kasus perundungan dokter Aulia di RSUP Dr. Kariadi, Semarang.
- Rakor bertujuan untuk mengetahui penerapan aturan dan pengawasan di program tersebut serta koordinasi antara Kemendikbud dan Kemenkes.
- Penyelidikan akan diserahkan pada pihak kepolisian atau institusi pendidikan untuk menggali unsur lain seperti bully dalam kasus dokter Aulia.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait kasus perundungan, yang berujung meninggalnya dokter Aulia di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.
"Tentu kami dalam konteks ini dari Kemenko PMK akan segera menindaklanjuti dan koordinasi, kebetulan keduanya di bawah Kemenko PMK, agar kejadian ini tidak terulang karena ini terkait dengan senioritas dalam pendidikan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito, Senin 19 Agustus 2024.
1. Cek regulasi dan pengawasan
Warsito mengatakan, rakor tersebut untuk mengetahui sejauh mana penerapan aturan dan pengawasan di dalam program tersebut.
"Sejauh mana regulasi teknis sudah diterapkan di sana, dan sejauh mana perguruan tinggi yang tanda kutip ada kejadian (perundungan) itu benar-benar menaati regulasi yang ada,” kata Warsito.
2. Akan kawal kasus dokter Aulia
Warsito menegaskan, Kemendikbud dan Kemenkes merupakan kesatuan yang memerlukan koordinasi khususnya kasus dokter Aulia.
"Jadi diperlukan skrining yang baik, kami di deputi 6 akan kawal itu yang akan kita tindaklanjuti dengan rakor. Tentu kami akan lakukan kajian mendalam karena ini berkaitan dengan ikatan profesi," katanya.
3. Serahkan pada pihak kepolisian
Warsito juga menyerahkan penyelidikan pada pihak kepolisian atau institusi pendidikan untuk menggali unsur yang lain seperti bully, dengan mengerjakan tugas yang tidak semestinya.
"Tentu akan didalami oleh pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian ataupun institusi pendidikan, saya kira itu menjadi bagian yang penting supaya volume kerja itu juga tidak berlebihan. Mungkin ada yang berlebihan dia mendapatkan tugas yang bukan semestinya," katanya.
