Kemhan: Keputusan Evakuasi Warga Gaza Tak Bisa Sepihak dari Indonesia
- Kementerian Pertahanan (Kemhan) butuh persetujuan negara Timur Tengah untuk evakuasi warga Gaza ke Indonesia.
- Proposal relokasi sementara 1.000 warga Gaza oleh Menteri Luar Negeri Sugiono disampaikan ke beberapa negara.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengatakan, keputusan untuk mengevakuasi ribuan warga Gaza tidak bisa diputuskan oleh Indonesia semata. Keputusan itu butuh persetujuan dari sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.
"Ketika bicara masalah yang ada di Gaza, kan yang perlu dipertimbangkan adalah dari kebijakan luar negeri kita. Bukan hanya dengan Indonesia saja kalau untuk membantu, mungkin ada warga di Gaza yang memang membutuhkan perawatan dan pemulihan. Kemudian Indonesia menawarkan," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas ketika dikonfirmasi pada Jumat (18/4/2025).
"Itu ada proses negosiasi juga dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah sehingga keputusan itu tidak sepihak diputuskan oleh Indonesia saja," imbuhnya.
Kemhan, kata Frega, menunggu perkembangan dari Kementerian Luar Negeri atau Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono sudah mengajukan proposal relokasi sementara warga Gaza ketika bertemu dengan negara-negara kontak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada 11 April 2025 lalu di Antalya, Turki.
Hasilnya, mayoritas negara-negara Arab menolak ide untuk memindahkan warga Gaza dari Palestina. Termasuk pemindahan secara sukarela keluar dari Palestina. Alih-alih mendukung pemindahan warga Gaza, negara-negara Arab mendorong agar Palestina dan Israel kembali ke meja perundingan.
1. Menlu Sugiono kembali sampaikan kesiapan evakuasi sementara warga Gaza ke AS
Proposal kesiapan Indonesia untuk merelokasi sementara warga Gaza juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono ketika bertemu Menlu AS, Marco Rubio di Washington DC, Amerika Serikat pada 16 April 2025 lalu.
Sugiono mengatakan, akan ada 1.000 warga Gaza yang dapat direlokasi sementara pada gelombang pertama.
"Pemerintah Indonesia juga siap untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina di Jalur Gaza yang terluka untuk dirawat di Indonesia. Setelah itu, mereka akan dipulangkan kembali ke Gaza," ujar Sugiono dikutip dari laman resmi Kemlu RI.
Namun, menurut Sugiono, Indonesia menolak relokasi permanen warga Palestina di Gaza dari Tanah Air-nya. Pertemuan dengan Rubio menjadi awal dari bagian negosiasi untuk penurunan tarif impor 32 persen bagi produk-produk Indonesia yang akan masuk ke Negeri Paman Sam.
2. Proposal relokasi warga Gaza dicurigai jadi alat tawar untuk turunkan tarif ke AS
Sementara, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati menyampaikan proposal terkait isu Palestina dan Israel. Sebab, proposal yang disampaikan di tengah-tengah kunjungan kerja ke lima negara di Timur Tengah dianggap perpanjangan tangan dari Israel dan AS.
Sejak awal tahun 2025, Presiden Donald Trump menyarankan agar warga Gaza dipindahkan ke sejumlah negara tetangga, termasuk Indonesia. Alasannya, Trump ingin membangun kawasan pusat pariwisata mewah di Riviera.
"Di dalam hubungan internasional itu, masalah persepsi. Bukan seperti di dalam hukum yang mengedepankan fakta dan bukti. Ini bahaya bila Indonesia dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan dari Israel dan Amerika Serikat (AS). Bila itu yang terjadi, maka Bapak Presiden akan kerepotan menghadapi dunia dan juga respons di dalam negeri," ujar Hikmahanto ketika dikonfirmasi pada Jumat (18/4/2025).
Apalagi, proposal yang diajukan oleh Indonesia tidak disambut dengan positif oleh negara-negara di Timur Tengah. Di sisi lain, lebih murah mengirimkan kembali satuan kesehatan TNI ke wilayah terdekat dari Gaza ketimbang mengeluarkan ribuan warga Gaza dari Palestina.
"Itu kan lebih bisa diterima oleh akal sehat," tutur dia.
Ia pun mengaku tidak habis pikir dengan pernyataan Menlu Sugiono yang akan mengembalikan ribuan warga Gaza ke Palestina usai kondisi di sana kondusif.
"Itu gimana ceritanya bisa mengembalikan (warga Gaza)? Orang kondisi di sana sudah dibatasi oleh tentara-tentara Israel. Masuk ke sana lagi akan susah," kata dia.
Tak heran, kata dia, apabila muncul persepsi, proposal ini dijadikan alat tawar oleh Pemerintah Indonesia ke Negeri Paman Sam agar bisa mendapatkan penurunan tarif impor. Praktiknya semacam tukar guling.
"Eh, Amerika, kami sudah melakukan ini, Anda senang dengan ini kan? Sekarang, buat saya senang, turunkan tarifnya," kata dia.
3. Gerindra kini sebut yang akan dievakuasi tenaga medis dan kesehatan saja
Sementara, pernyataan berbeda disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Ia mengatakan, pemerintah akan mendahulukan untuk mengevakuasi tenaga kesehatan dan pendidik dari Gaza. Padahal, Menlu Sugiono ketika berada di Negeri Paman Sam tidak menyebut hal itu.
Muzani menyampaikan, evakuasi itu direncanakan Prabowo dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan negara Palestina.
"Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka," ujar Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (17/4/2025) lalu.
Muzani menjelaskan, alasan evakuasi untuk tenaga medis dan pendidik adalah untuk membantu Palestina merdeka. Sebab, saat ini banyak tenaga medis dan pendidik yang gugur.
Oleh karena itu, Prabowo berencana mengevakuasi tenaga medis dan pendidik ke Indonesia untuk dididik agar siap kembali bertugas di Tanah Air mereka kelak.
"Jumlahnya makin rendah, makin kecil. Karena itu tenaga-tenaga yang ada akan dididik, baik medis atau pun nonmedis di Indonesia sebagai bagian dari persiapan pembangunan kembali sumber daya manusia di Palestina," ucap dia.
