Negara Arab Tolak Pemindahan Warga Palestina, Dorong Gencatan Sejata
- Negara-negara Arab menolak pemindahan penduduk Gaza, Palestina
- Menlu OKI menyatakan tidak ada yang mempertentangkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto
- Negara-negara OKI sepakat memberlakukan gencatan senjata di Gaza dan mendesak Israel menarik pasukan dari teritori Palestina
Jakarta, IDN Times - Komite negara-negara Islam-Arab yang diadakan pada Jumat, 11 April 2025 kembali menolak upaya apapun untuk memindahkan penduduk Gaza, Palestina. Negara-negara Arab itu kembali menekan supaya ada gencatan senjata di kawasan Timur Tengah.
Dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu, Minggu (13/4/2025), pertemuan komite negara-negara Arab tersebut dilakukan di sela-sela Forum Diplomasi Antalya, Turki. Menteri Luar Negeri Sugiono dilaporkan ikut dalam pertemuan itu.
Selain Indonesia, ada pula Menlu dari Yordania, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Turki, Nigeria, Palestina, dan Uni Emira Arab (UEA). Ada pula Sekretaris Jenderal Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Perwakilan dari Spanyol, Slovenia, Norwegia, Inggris, Prancis, Rusia, hingga China turut hadir di forum itu.
Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan pertemuan itu turut dihadiri Menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan. Dalam pertemuan menyampaikan pandangan masing-masing pejabat tinggi, mengenai perkembangan situasi di Gaza.
Selain itu, mereka juga memantapkan upaya bersama untuk menghadapi semua pelanggaran Israel terhadap hukum internasional dan hukum kemanusiaan, serta pelanggaran serius terhadap rakyat Palestina.
"Kami juga menolak semua upaya untuk memindahkan warga Palestina, termasuk kebijakan-kebijakan yang membuat penderitaan penduduk Palestina semakin dalam. Padahal, itu merupakan bagian dari upaya pemindahan secara paksa," kata mereka.
Apakah respons dari negara-negara Arab ini menandakan proposal yang sempat disampaikan Presiden Prabowo tak mendapat sambutan positif?
1. Pertemuan tingkat Menteri OKI di Antalya tak mempertentangkan pernyataan Prabowo
Sementara, ketika dikonfirmasi kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat, mengatakan dalam pertemuan Menlu OKI itu, tidak ada satu pihak pun yang mempertentangkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
Diketahui, sebelum berangkat melakukan lawatan ke sejumlah negara di Timur Tengah, Prabowo mengatakan, Indonesia siap menerima 1.000 warga Palestina untuk dirawat di Tanah Air. Tetapi Prabowo menyebut rencana itu harus mendapat persetujuan dari semua pihak, termasuk otoritas di Palestina.
"Semua negara OKI yang hadir pada pertemuan tingkat menteri OKI di Antalya tidak mengartikan pernyataan presiden sebagai upaya relokasi, apalagi pengosongan Gaza. Hal itu bisa dilihat dari hasil pertemuan tersebut yang sudah dikeluarkan oleh OKI contact group," ujar pria yang akrab disapa Roy itu kepada IDN Times melalui pesan pendek, Minggu (13/4/2025).
Roy mengatakan pernyataan Menlu Sugiono sejak awal menyebut evakuasi warga Gaza ke Tanah Air bersifat sementara. Hal itu dilakukan dalam koridor kemanusiaan. Sementara, Sugiono menyebut ide niat baik Indonesia mengevakuasi masih dalam proses konsultasi pada pekan lalu.
2. Pernyataan negara-negara OKI untuk menanggapi usulan dari Trump
Lebih lanjut, Roy mengatakan, yang dibahas dan ditolak negara-negara dalam OKI adalah proposal yang sempat diajukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald J. Trump. Trump melontarkan ide pemindahan sekitar 2 juta warga Gaza dalam jumpa pers di Washington DC pada awal Februari 2025.
Ketika itu, Trump mengatakan akan memindahkan jutaan warga Gaza ke sejumlah negara tetangga, termasuk Indonesia. Trump mengaku sudah menghubungi Mesir dan Yordania untuk menerima kembali warga Gaza, tetapi pemimpin kedua negara tersebut menolak ide itu mentah-mentah.
"Yang dibahas dan direject (dalam forum OKI) itu adalah yang terkait dengan proposal Amerika Serikat," kata diplomat senior tersebut.
Respons dalam negeri terhadap ide Prabowo pun tidak memuaskan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai usulan Prabowo mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia justru mengikuti keinginan Trump. Dalam pandangan MUI, tidak mungkin Israel akan membiarkan warga Palestina yang sudah keluar dari Gaza akan kembali ke sana.
3. Negara-negara OKI mendorong gencatan senjata dan pembebasan sandera
Negara-negara OKI sepakat kembali memberlakukan gencatan senjata di Gaza. Pemerintah Mesir kembali mendorong dilakukan gencatan senjata sepenuhnya, seperti yang pernah terjadi pada 19 Januari 2025.
Selain itu, dalam pertemuan negara-negara OKI, mereka sepakat maju ke tahap kedua kesepakatan itu. Tahap selanjutnya yang dimaksud adalah pembebasan sandera dan tahanan. Negara-negara OKI juga mendesak Israel menarik semua pasukannya dari teritori Gaza, Palestina.
Pemerintah Mesir bahkan menyebut ide memindahkan warga Palestina di luar dari teritorinya, merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Selain itu, dianggap sebagai upaya untuk melemahkan perdamaian, dan mengancam keamanan regional.
