Ketua KPU Bantah Ada Arahan Istana Loloskan Parpol Tertentu

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD pernah mengontak Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bernard Dermawan Sutrisno. Ia mengklaim, komunikasi yang terjalin pada 10 November 2022 lalu tidak untuk intervensi proses pemilu 2024. 

Nama Mahfud ikut terseret dalam dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu lantaran sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu Bersih menunjukkan bukti adanya komunikasi pihak Istana dan Kemenko Polhukam ke KPU. Hal itu terjadi ketika Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu Bersih melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan komisi II DPR pada Rabu, (11/1/2023). 

"Tanggal 10 November 2022, saya menelepon Sekjen KPU, Pak Bernard. Bukan untuk minta meloloskan atau tak meloloskan partai tertentu. Tetapi, saya mengingatkan agar KPU berlaku profesional karena sudah beredar isu bahwa di KPU ada pesan-pesan dari kekuatan luar," ungkap Mahfud di dalam keterangan tertulis pada Jumat, (13/1/2023). 

Pesan-pesan itu, kata Mahfud, mulai dari permintaan agar ada partai tertentu yang diloloskan. Namun, ada juga permintaan agar partai tertentu sengaja diganjal agar tak lolos peserta pemilu. 

"Jadi, saya mengingatkan KPU agar berlaku profesional. Jangan menerima pesanan dari (pihak) luar," tutur dia lagi. 

Mahfud pun meminta kepada publik untuk menanyakan secara langsung kepada Ketua dan Sekjen KPU soal komunikasi yang ia lakukan. Ia juga tak menampik setelah telepon Sekjen KPU, pihaknya menerima data hasil verifikasi. 

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay, turut membeberkan sejumlah bukti di RDPU soal dugaan kecurangan di tahapan proses pemilu. Salah satunya terjadi pada tahapan verifikasi partai politik calon peserta 2024. 

Di ruang rapat itu, Hadar menunjukkan sejumlah pesan singkat dari Ketua KPU Pusat, Hasyim Asy'ari kepada KPU Daerah. Isinya meminta agar Partai Gelora memenuhi syarat (MS) dalam verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Padahal, kata Hadar, Partai Gelora sebelumnya tidak memenuhi beberapa persyaratan sebagai parpol peserta pemilu.

"Kami dapatkan adanya dugaan atau intruksi dari KPU pusat untuk melakukan perubahan data dari hasil verifikasi faktual tersebut yang selanjutnya mengakibatkan kesimpulannya menjadi berubah. Jadi, data hasil verifikasi faktual itu diubah dan kemudian dilakukan lagi pembuatan berita acara dan lampiran yang memuat hasil verifikasi faktual dari setiap partai dari setiap kabupaten atau kota," kata Hadar. 

Hadar menambahkan KPUD sempat mengadakan rapat pleno setelah menerima instruksi dari KPU pusat yang meminta Partai Gelora 'dibantu' untuk diloloskan. Menurutnya, ada empat orang anggota KPUD di satu kabupaten/kota yang tidak disebutkan namanya, setuju untuk mengikuti instruksi Hasyim itu. 

Sementara, ketika Kawal Pemilu Bersih menyinggung adanya dugaan keterlibatan Istana dan Kementerian Polhukam, komisi II tiba-tiba meminta agar rapat digelar secara tertutup. Hadar sempat protes dengan keinginan Doli mengubah rapat jadi tertutup. Sebab, menurut Hadar, temuan dugaan manipulasi data ini merupakan informasi publik sehingga rapat sebaiknya tetap terbuka. 

Namun, Doli bergeming. Doli beralasan rapat harus digelar tertutup karena temuan koalisi menyebut nama sejumlah institusi. 

"Soalnya ini menyebut-nyebut nama institusi, nanti khawatir ini kan harus dikonfirmasi. Berita ini harus kita konfirmasi. Nanti menyebar luas ke mana-mana, jadi saya minta persetujuan teman-teman pimpinan kita alihkan ke (rapat) tertutup," tutur dia lagi.