Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Ketua MPR Desak Pemda Segera Bayar Insentif Nakes yang Tangani COVID

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (IDN Times/Marisa Safitri)

Jakarta, IDN Times - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, meminta pemerintah pusat agar mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera merealisasikan insentif tenaga kesehatan (nakes). Hal itu, kata dia, untuk mengurangi beban nakes yang bertugas menangani pandemi COVID-19 hingga saat ini.

"Dorong pemerintah daerah merealisasikan insentif nakes, sekaligus menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi terkait pembayaran insentif nakes, khususnya terkait kurangnya koordinasi di antara organisasi perangkat daerah, agar insentif yang akan dibayarkan dapat meringankan beban nakes yang bertugas dalam penaganan pandemi," ujar Bamsoet dikutip dari ANTARA, Senin (2/8/2021).

1. Baru 25,31 persen anggaran insentif nakes yang terealisasi

Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)

Per 28 Juli 2021, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran insentif nakes di daerah sebanyak Rp8,1 triliun.

Tetapi, dari jumlah tersebut anggaran yang terealisasi baru mencapai Rp2,06 triliun atau 25,31 persen. Bahkan, realisasi insentif nakes di luar Jawa dan Bali baru mencapai 17,29 persen.

2. Kemenkeu diminta untuk menyesuaikan dengan target pemerintah

APBN KiTa, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menkeu Sri Mulyani (IDN Times/Helmi Shemi)

Maka dari itu, Bamsoet juga meminta komitmen Kemenkeu untuk merealisasikan insentif nakes dengan segera sesuai target pemerintah yaitu pada Agustus 2021.

Tak cuma itu, ia juga mengingatkan agar Kemenkeu terus berupaya memperbaiki permasalahan atau kendala yang dapat menyebabkan terlambatnya pembayaran insentif nakes.

3. Perlu kerja sama pemerintah pusat dengan daerah

IDN Times/Tunggul Kumoro

Menurut Bamsoet, selain pemda yang harus meningkatkan komitmennya dalam merealisasikan insentif nakes, utamanya daerah dengan anggara insentif yang rendah, pemerintah pusat perlu bekerja sama dengan pihak inspektorat daerah untuk memperkuat pengawasan implementasi pembayaran insentif nakes di tiap daerah.

Selain itu, percepatan pembayaran insentif nakes, kata dia, akan membuat nakes lebih nyaman bertugas.

"Jika insentif ini bisa dibayarkan dengan baik, nakes pun bisa lebih nyaman dalam bertugas," kata Bamsoet.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Vamela Aurina
EditorVamela Aurina
Follow Us