Pemerintah Samakan Data Penerima MBG Ibu Hamil dan Balita
- Pemerintah melalui BKKBN dan BGN mematangkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG 3B) untuk ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD guna menekan angka stunting di Indonesia.
- Keberhasilan program bergantung pada sinkronisasi data penerima manfaat lintas kementerian serta perhatian khusus bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar agar bantuan tepat sasaran.
- Pertemuan membahas finalisasi pedoman distribusi makanan bergizi, edukasi gizi dan keamanan pangan, serta penguatan peran kader pendamping bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mematangkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-Pendidikan Anak Usia Dini (non-PAUD) atau MBG 3B. Langkah itu dilakukan melalui executive meeting bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan sejumlah kementerian/lembaga di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya menekan angka stunting melalui pemenuhan gizi bagi ibu dan anak.
"Kenapa MBG 3B itu penting? Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Inilah wujud kehadiran negara melalui program MBG 3B untuk menjawab penyebab stunting yang berkaitan dengan pemenuhan gizi. Karena itu, sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Secara teknis, pelaksanaannya akan terus disinergikan antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Badan Gizi Nasional," ujar Wihaji, dikutip Jumat (3/7/2026).
1. Minta perhatikan wilayah 3T
Dia mengatakan, keberhasilan MBG 3B bergantung pada kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam menyelaraskan data penerima manfaat agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Wihaji juga meminta pelaksanaan program memperhatikan kondisi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk dukungan insentif dan perlindungan jaminan sosial bagi kader pendamping.
2. Penting data acuan yang bisa digunakan
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengungkapkan pentingnya penggunaan data yang sama antarlembaga sebagai dasar implementasi program.
"Secara teknis mohon ditindaklanjuti, terutama oleh Kapusdatin kami. Sumber datanya dipelajari, cara memperolehnya dipelajari sehingga nantinya kita memiliki data yang sama-sama mendekati valid dan menjadi acuan bersama, baik di Kemendukbangga/BKKBN maupun di BGN," kata dia.
3. Ada penambahan finalisasi pedoman distribusi makanan hingga pengawasan pangan
Dalam pertemuan itu, pemerintah juga membahas finalisasi pedoman distribusi makanan bergizi, penguatan edukasi gizi dan keamanan pangan, peningkatan peran kader pendamping, hingga pengawasan keamanan pangan. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPOM, dan Bappenas.
