Komisi II Tak Mau BUMD Jadi Alat Bagi-Bagi Jabatan Kepala Daerah
- Komisi II DPR RI soroti transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah hingga kinerja BUMD.
- Rifqy ingin BUMD menjadi sumber kekuatan ekonomi di daerah, bukan sarana bagi-bagi jabatan.
Jakarta, IDN Times - Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama para kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 untuk menyoroti transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifnizamy Karsayuda menginginkan BUMD menjadi kekuatan baru ekonomi di daerah. Rifqy tidak ingin pengeluaran BUMD tidak seimbang dengan keuntungan yang dihasilkan.
Ia pun tidak ingin BUMD menjadi sarana bagi-bagi jabatan untuk tim sukses kepala daerah sehingga membuat perusahaan milik daerah tersebut tidak berkembang.
"Kita tidak ingin BUMD itu justru menjadi bagian dari penggunaan dana APBD yang dihajatkan untuk para tim sukses gubernur, bupati, wali kota. Nanti jadi direksi tim suksesnya, jadi dewan pengawasnya, dari komisarisnya, yang ternyata BUMD-nya nggak berkembang," kata Rifqy di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/4/2025).
1. BUMD yang tidak sehat jangan dipertahankan
Rifqy meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memikirkan secara serius kinerja BUMD. Menurutnya, kalau ada BUMD yang tidak sehat secara finansial maka tidak perlu dipertahankan. Namun, ia mengusulkan agar sejumlah BUMD yang sehat dibuatkan holding sehingga dapat membantu mendongkrak pendapatan daerah.
"Kalau perlu kita bikin holding BUMD untuk kemudian bisa membantu daerah-daerah lain yang BUMD-nya belum kuat tapi potensi sumber daya alam dan ekonominya baik," kata dia.
2. Timses yang ditempatkan di BUMD harus profesional
Rifqy tak mempersoalkan penempatan timses tersebut di BUMD sepanjang dilakukan secara profesional. Namun, penempatan timses sebagai komisaris hingga direksi itu akan menjadi masalah bila hanya merugikan kinerja BUMD.
Dia tidak mau setoran modal yang berasal dari APBD itu hanya dihambur-hamburkan untuk membayar gaji karyawan hingga direksi. Menurut dia, BUMD tidak dibuat seperti itu.
"BUMD dibuat hanya untuk kemudian setiap tahun ada setoran modal dari APBD dan setoran modalnya itu lebih banyak untuk operasional termasuk gaji. Ini kan yang tidak sehat," kata dia.
"Maksud BUMD kan bukan itu. Maksud BUMD itu adalah untuk menjadi bagian dari stimulan ekonomi di daerah," sambungnya.
3. Daerah masih bergantung ke dana transfer dari pusat
Menurut Rifqy, rata-rata daerah di Indonesia masih sangat bergantunt terhadap dana APBN. Dia mengarakan, 70 persen dari dana daerag berasal dari transfer pemerintah pusat.
Oleh sebab itu, dia mengatakan, Komisi II DPR ingin mengecek posisi dana transfer pusat ke daerah itu berbanding lura dengan pendapatan asli daerah di masing-masing provinsi di daerah.
"Rata-rata daerah kita itu masih sangat tergantung oleh dana APBN. 70 persen dari daerah kita itu sangat tergantung dari dana APBN," kata dia.
