Komisi V DPR Kritik Lambatnya Penetapan Status Bencana Banjir Sumatra
- Ketua Komisi V DPR kritik pemerintah terlambat menetapkan status bencana banjir Sumatra.
- Hingga hari ke-14 pascabencana, masih ada enam kabupaten yang belum dapat diakses, termasuk kecamatan dan desa.
- Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menghadapi kendala dalam proses evakuasi korban banjir bandang, termasuk sulitnya identifikasi korban dan lumpur yang mengeras.
Jakarta, IDN Times – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai pemerintah terlambat menetapkan status bencana pada minggu pertama banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada lambatnya penanganan dan akses bantuan ke daerah terdampak.
"Memang kalau saya bilang, kita itu di satu minggu pertama itu agak terlambat menetapkan status bencana ini kalau saya lihat ya," kata Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Menurut Lasarus, pemerintah tak memperkirakan skala banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akan seluas dan semasif kondisi saat ini. Ia menegaskan bahwa fase tanggap darurat seharusnya dimaksimalkan dalam tujuh hari pertama agar akses utama bisa segera dibuka.
"Mungkin pemerintah menduga tidak semasif dan seluas ini dampak yang ditimbulkan. Sehingga harusnya tanggap darurat yang ideal itu kan di seminggu pertama itu, paling tidak seluruh akses sudah bisa dibuka," kata dia.
1. Enam kabupaten masih terisolir
Lasarus mengungkapkan, hingga hari ke-14 pascabencana, masih terdapat enam kabupaten yang belum dapat diakses. Kondisi ini belum termasuk kecamatan dan desa yang juga masih terputus dari jaringan transportasi.
"Ini sudah 2 minggu 14 hari, masih ada kemarin, kemarin saya belum tau hari ini update, ada 6 kabupaten yang masih belum bisa diakses, masih terputus. Kita belum bicara kecamatan, belum bicara desa. Ini karena keterlambatan kalau menurut saya ya," ujar Legislator PDIP itu.
Ia menambahkan, Komisi V DPR akan meninjau langsung lokasi terdampak untuk memotret kebutuhan penanganan di lapangan.
"Tanggal 10 (Desember), saya akan terbang langsung ke lokasi supaya bisa melihat. Supaya saya ada feel lah ya, seperti apa sih sebetulnya yang harus kita mitigasi dari sisi kami DPR memberi dukungan kepada pemerintah," kata dia.
2. Bantuan pemerintah Rp4 M belum cukup
Lasarus juga mempertanyakan kecukupan bantuan Rp4 miliar per kabupaten yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jumlah tersebut tidak sebanding dengan skala kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang.
"Presiden kan kemarin saya dapat informasi membantu Rp4 miliar per kabupaten. Rp4 miliar per kabupaten itu nggak ada apa-apanya deh, kalau untuk lapangan," ujar Legislator PDIP itu.
Ia menjelaskan, nilai tersebut bahkan setara dengan biaya pengadaan satu bangunan konstruksi kecil.
"Kita bikin satu bog aja, satu bog (culvert) aja untuk sungai, itu bisa Rp4 miliar. Ini ada berapa banyak jembatan yang putus, jalan yang hancur, rumah yang rusak," kata Legislator PDIP itu.
3. Basarnas ungkap kendala evakuasi korban 10 hari pascabencana
Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi tim SAR di lapangan setelah hari ke-10 pascabencana. Ia mengaku, banyak korban sulit diidentifikasi akibat perubahan struktur tubuh.
Ia mengatakan, hal itu membuat semua korban yang telah ditemukan langsung diserahkan ke DVI Polri agar ditindaklanjuti.
"Bahwa dengan kurun waktu yang sudah lebih dari 10 hari ini, memang korban-korban yang ditemukan ini kebanyakan sudah berubah struktur," kata Syafii dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Selain itu, kondisi lumpur yang mengeras menjadi hambatan besar dalam proses evakuasi. Lumpur banjir bandang yang tercampur material membuat pencarian harus dilakukan dengan teknik khusus, termasuk penggunaan anjing pelacak.
"Saat ini kondisi lumpur sudah mulai mengeras, dan ini menjadi kendala tersendiri pada saat korban itu tertimbun di dalamnya. Karena itu, kami juga mengerahkan dengan K-9, khususnya dari teman-teman kepolisian dan juga TNI," kata dia.
Syafii menambahkan, cakupan wilayah terdampak yang sangat luas juga menambah tantangan bagi tim SAR dalam mendistribusikan personel dan peralatan.
